Visi dan Misi Depkes Tahun 2010 - 2014

05 December 2009

Jakarta - Depkes. Dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu periode kedua, Presiden RI menetapkan 45 program penting yang akan dijalankan di seluruh tanah air berkaitan dengan pembangunan sektoral dan regional. Dari 45 program ini telah dipilih 15 program unggulan, dimana kesehatan masuk dalam program ke 12. Landasan kerja pembangunan kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu ke-2 ini, akan memperhatikan tiga “tagline” penting yaitu change and continuity; debottlenecking, acceleration, and enhancemen; serta unity, together we can.
Baca Selengkapnya...

Menkes Lantik 34 Pejabat Eselon II Depkes dan Pengelola RS BLU

19 November 2009

Jakarta - Depkes. Menkes dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr. PH. melantik 34 pejabat struktural Eselon II terdiri dari 13 pejabat Depkes Pusat dan 21 pejabat Unit Pelaksana Teknis Depkes di Daerah termasuk rumah sakit (21 orang).
Baca Selengkapnya...

Indonesia Diperkirakan Bebas Malaria Tahun 2030

15 November 2009

Bandarlampung (ANTARA News) - Seluruh wilayah Indonesia ditargetkan bebas total dari penyakit malaria tahun 2030 mendatang, kata Kasi Standarisasi dan Kemitraan Subdit Malaria Departemen Kesehatan, dr Bangkit T Hutajulu MSc Ph, dalam satu seminar di Bandarlampung, Minggu.
Baca Selengkapnya...

Terapkan Asuransi Sosial Kesehatan

10 November 2009

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu segera memulai penerapan asuransi sosial kesehatan yang mencakup seluruh penduduk Indonesia. Hal itu diperlukan untuk mengatasi pelbagai persoalan di bidang kesehatan dan mempercepat tercapainya target Millennium Development Goals.
Baca Selengkapnya...

Pemerintah Siapkan Rancangan Jaminan Kesehatan Semesta

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan rancangan sistem jaminan kesehatan semesta yang akan mencakup seluruh populasi.
Baca Selengkapnya...

Menkes: Infeksi Nosokomial Harus Dikendalikan

09 November 2009

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih meminta pengelola rumah sakit mengerahkan semua sumber daya untuk mencegah dan mengendalikan penyakit infeksi yang terjadi di rumah sakit yang biasa disebut infeksi nosokomial.
Baca Selengkapnya...

Menkes Bakal Kaji Keberadaan STIKES

05 November 2009

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih akan segera mengkaji ulang keberadaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) yang kini banyak berdiri di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Menkes pada acara Kongres Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) di Banjarmasin, Rabu kemarin. Menurut dia menjamurnya STIKES di Indonesia perlu dikaji ulang manfaatnya bagi perkembangan dunia kesehatan.
Baca Selengkapnya...

Presiden Minta Paradigma Sektor Kesehatan Diubah

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, paradigma pelayanan kesehatan bagi masyarakat diubah dari upaya pengobatan menjadi pencegahan.
Baca Selengkapnya...

WHO, UNICEF, Luncurkan Aksi Tanggulangi Pneumonia

03 November 2009

Jenewa (ANTARA News/Xinhua-OANA) - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Dana Anak PBB (UNICEF), Senin, meluncurkan rencana aksi menyeluruh guna menanggulangi radang paru-paru (pneumonia), penyebab terbesar kematian pada anak-anak di dunia.
Baca Selengkapnya...

Menkes: Tenaga Kesehatan Lokal Dioptimalkan

31 October 2009

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, penyebaran tenaga kesehatan lokal ke daerah-daerah harus dioptimalkan, khususnya daerah terpencil.
Baca Selengkapnya...

Pasar Sehat Mataram Kebijakan Menkes Lama

Mataram (ANTARA News) - Program pembangunan pasar sehat di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, bukan ide dari Menteri Kesehatan yang baru, tetapi merupakan kebijakan Menkes lama.
Baca Selengkapnya...

Hilangnya Ayat Tembakau Dilaporkan ke KPK

30 October 2009

Jakarta, Kompas - Koalisi Antikorupsi Ayat Rokok melaporkan dugaan adanya suap dalam penghilangan ayat rokok di Undang-Undang Kesehatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (29/10). Mereka menilai penghilangan pasal tersebut bukan karena kesalahan teknis seperti diakui pihak DPR.
Baca Selengkapnya...

Menkes Siap Dipanggil DPR

Jakarta, (ANTARA News) - Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu S. menyatakan siap dipanggil DPR untuk menjelaskan berbagai program kesehatan termasuk masalah NAMRU.
Baca Selengkapnya...

Menkes: Baru 60 Persen Rumah Sakit Terakreditasi

28 October 2009

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mendorong agar rumah sakit di Indonesia meningkatkan kualitas pelayanannya dan memprioritaskan keselamatan pasien. Globalisasi berpengaruh kepada pelayanan rumah sakit dan pilihan pasien dalam memilih layanan.
Baca Selengkapnya...

Diusulkan, Jabatan Wakil Menkes

SURABAYA, KOMPAS.com — Peneliti influenza A-H1N1 dari Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Prof Dr CA Nidom, mengusulkan adanya jabatan wakil menteri kesehatan yang khusus menangani penyakit yang akhir-akhir ini banyak bermunculan.
Baca Selengkapnya...

RUU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Disahkan Menjadi Undang Undang

02 October 2009

Jakarta - Depkes. Semua Fraksi DPR-RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disahkan menjadi Undang Undang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-11 DPR-RI yang dipimpin Ketua DPR RI H.R. Agung Laksono di Gedung DPR-RI Senayan, Jakarta tanggal 29 September 2009.
Baca Selengkapnya...

BKKBN Berganti Nama Badan Kependudukan dan KB

30 September 2009

Jakarta (ANTARA News) - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan mengganti nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyusul disahkan RUU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadi UU oleh DPR, di Jakarta, Selasa (29/9). Kepala BKKBN Sugiri Syarief di Jakarta, Rabu, mengatakan, pengesahan UU sebagai revisi UU No 10/1992 tentang Perkembagan Kependudukan dan Pembanguan Keluarga oleh DPR itu selanjutnya diharapkan Presiden segera mengundangkan UU tersebut ke dalam lembaran berita negara, sehingga UU dapat segera disosialisasikan dan dilaksanakan jajaran BKKBN hingga ke kabupaten/kota.
Baca Selengkapnya...

UU Kesehatan Tidak Adil untuk Perempuan

16 September 2009

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-Undang Kesehatan dianggap tidak adil terhadap perempuan. Undang-Undang Kesehatan disahkan dalam rapat paripurna DPR, Senin, 14 September 2009. Demikian antara lain terungkap dalam jumpa pers yang digelar Yayasan Kesehatan Perempuan, Rabu (16/9), guna menyikapi disahkannya Undang-Undang Kesehatan. Yayasan Kesehatan Perempuan bersama sejumlah elemen masyarakat akan kembali mengkaji pasal-pasal yang potensial diuji material ke Mahkamah Konstitusi dan mengawal perumusan peraturan pemerintah turunan perundangan itu.

Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan, Ninuk Widyantoro mengatakan, dalam praktiknya nanti, tidak semua perempuan terlayani pilihan aborsi yang aman bagi seluruh perempuan tidak akan terfasilitasi. Pengaturan tentang aborsi dalam UU Kesehatan menegaskan posisi Indonesia yang melarang aborsi aman dengan pengecualian kasus-kasus tertentu yaitu korban perkosaan dan kondisi kedaruratan medis.

Realitas dalam masyarakat seperti terjadinya incest, remaja hamil di luar nikah, dan keterpaksaan aborsi karena tekanan ekonomi terabaikan. Padahal, penghentian kehamilan yang tidak diinginkan sudah terjadi mulai yang dilakukan sendiri oleh perempuan maupun di tempat aborsi tidak aman.

Seharusnya undang-undang tidak diskriminatif. Setiap orang mempunyai hak sama atas pelayanan kesehatan aman, ujarnya. Pengaturan aborsi aman bukan berarti mendorong aborsi melainkan memberikan pilihan bagi perempuan untuk memutuskan. Jika ada tempat aborsi aman dilengkapi konseling, perempuan dapat memutuskan melanjutkan kehamilannya atau tidak dengan informasi dan persiapan lebih baik. Kalau keputusannya tidak melanjutkan kehamilan, perlu ada tempat aborsi aman.

"Ketidakadilan lainnya ialah persoalan sanksi bagi orang yang sengaja melakukan aborsi yakni penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Perempuan kembali harus menanggung hukuman. Sedangkan, pria yang berhubungan dengan perempuan tersebut terlepas dari beban," ujar Ninuk.

Sumber: KOMPAS
Baca Selengkapnya...

RUU Kesehatan Disahkan

15 September 2009

JAKARTA, KOMPAS.com — Terlepas dari berbagai kontroversinya, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesehatan dalam sidang paripurna, Senin (14/9), atau sehari lebih cepat dari rencana. UU Kesehatan yang baru ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Menurut Ketua Komisi IX dr Ribka Tjiptaning, yang juga Ketua Panitia Khusus Komisi IX untuk pembahasan RUU Kesehatan, kalau RUU Kesehatan sebagai payung hukum sudah diselesaikan, DPR bisa menyelesaikan perundangan lain yang terkait, seperti RUU Rumah Sakit.

Pengesahan RUU Kesehatan yang pembahasannya berlangsung tujuh tahun melalui dua periode pergantian anggota DPR itu berlangsung tak lebih dari 40 menit, setelah sidang paripurna mengesahkan RUU Narkotika. Selain itu, DPR juga mengesahkan RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan RUU tentang Keimigrasian.

Sidang yang seharusnya mulai pukul 10.00 mundur sampai pukul 11.45 setelah memenuhi kuorum, dengan kehadiran 277 anggota DPR dari jumlah 550.

Rumit

Menurut Ribka, dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan terkait pembahasan RUU Kesehatan (10/9), 8 fraksi menerima RUU Kesehatan, 1 fraksi, yakni Partai Bintang Reformasi (PBR), menerima dengan catatan, sementara Partai Damai Sejahtera (PDS) menolak, keduanya terkait dengan pasal-pasal mengenai kesehatan reproduksi, khususnya aborsi.

Dalam sidang pleno, PDS akhirnya menerima RUU Kesehatan. Namun, terkait dengan aborsi, PDS hanya menerima Pasal 75 (2a), yang mengatur indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin. Senada dengan itu, PBR memberi catatan yang menolak aborsi untuk kehamilan akibat pemerkosaan, dengan menggunakan alasan hak hidup untuk janin.

”Pasal-pasal tentang aborsi sangat rumit dan penuh kontroversi,” ujar dr Mariani Akib Baramuli dari Fraksi Partai Golkar, seusai pengesahan, ”Yang tertera dalam RUU itu adalah kompromi yang paling mungkin.”

Hal senada disampaikan anggota Komisi IX, Tuti Indarsih Loekman Soetrino dari Fraksi Partai Amanat Nasional. ”Kalau menolak RUU Kesehatan karena soal aborsi, berarti juga menolak semua isi RUU, termasuk pasal-pasal yang menguntungkan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Koordinator Jaringan Kerja Program Legislasi Nasional Pro-Perempuan (JKP3) Ratna Batara Munti, teks final dari RUU memang mengakomodasi masukan dari organisasi nonpemerintah, khususnya tentang konseling dalam pasal yang menyangkut aborsi. Besar sanksi juga sudah jauh berkurang. Namun, teks final itu tetap mendiskriminasi hak atas pelayanan kesehatan reproduksi atas dasar moral.

Poin-poin penting

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta yang membacakan pidato Presiden memaparkan beberapa poin penting dalam RUU Kesehatan, terkait dengan pembiayaan kesehatan dan ketentuan aborsi yang menyebut dengan jelas istilah ”aborsi”, bukan ”tindakan medis”, seperti dalam UU Kesehatan sebelumnya. UU ini juga memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengendalikan harga obat esensi dan obat generik agar harganya terjangkau oleh masyarakat miskin.

Andi juga mengatakan, sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 5 persen serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 10 persen. UU Kesehatan menegaskan, hak bayi untuk memperoleh ASI eksklusif selama enam bulan.

Dr Ribka mengingatkan, terdapat 11 peraturan pemerintah dan 10 peraturan presiden terkait dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang belum dilaksanakan. (MH/INE)

Sumber: KOMPAS
Baca Selengkapnya...

RUU Kesehatan Sudah Sesuai Harapan

14 September 2009

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Tuti Indarsih Loekman Soetrisno mengatakan, Undang-Undang Kesehatan yang disahkan tersebut sudah sesuai harapan. Termasuk pasal-pasal yang mengatur ketentuan aborsi. Mengenai aborsi, harus ada undang-undang supaya jelas antara lain ketentuan usia janin dan siapa yang boleh melakukan. "Ada sanksi pidana, jika aborsi tidak sesuai aturan. Itu berarti ilegal dan bisa dituntut," ujarnya usai pengesahan RUU Kesehatan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (14/9). Namun, keberadaan UU yang baru itu memang tidak dapat menjamin bahwa praktik-praktis aborsi tersembunyi yang membahayakan kesehatan tidak terjadi lagi.

Dalam perundangan itu aborsi dilarang dan hanya diperbolehkan dengan persyaratan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Itu pun dengan mempertimbangkan usia keha milan, ketersediaan tenaga kesehatan, persetujuan ibu hamil, izin suami (kecuali bagi korban perkosaan), dan ketersediaan pelayanan kesehatan. Aborsi diizinkan setelah adanya konsultasi dan dilaksanakan konseling pasca tindakan.

Tuti mengatakan, suara di DPR sendiri tidak bulat mengingat ada fraksi tidak setuju dengan diaturnya soal aborsi. Walaupun, akhirnya menerima dengan catatan aborsi dengan indikasi kedaruratan medis yang membahayakan nyawa ibu dan anak. Kalau menolak RUU Kesehatan, berarti menolak semua isi RUU tersebut, termasuk pasal-pasal yang menguntungkan masyarakat, ujarnya.

Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Pansus RUU Kesehatan, dr Ribka Tjiptaning mengatakan, UU Kesehatan merupakan payung hukum yang diperlukan segera. Dengan adanya UU tersebut, DPR dapat segera menyelesaikan perundangan lain terkait seperti RUU Rumah Sakit.

Selama ini, Indonesia belum pernah mempunyai UU Rumah Sakit. Padahal, sekarang ini rumah sakit sudah semakin banyak dan menjadi industri dengan tarif relatif mahal sehingga perlu pengaturan agar ma syarakat tidak dirugikan. Terlebih lagi dengan posisi tawar pasien yang rendah. RUU Rumah Sakit dijadwalkan disahkan pada akhir September.

Sumber: KOMPAS
Baca Selengkapnya...