Temu Kader Posyandu Tahun 2009

29 May 2009

Hari ini, Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono didampingi Menkes Siti Fadilah Supari membuka acara Temu Kader Menuju Pemantapan Posyandu Tahun 2009 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Pertemuan ini diikuti 900 kader Posyandu dan Tim Penggerak PKK dari 33 Provinsi dan 440 Kabupaten/ Kota. Mereka akan menerima pembekalan dan pendalaman selama 3 hari (28 – 30 Mei) mengenai materi-materi yang berkaitan dengan tema “Kader Posyandu Mewujudkan Keluarga Sehat”.


Dalam laporannya Menkes Siti Fadilah menyampaikan, pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Posyandu dan keterampilan teknis kader dalam memberdayakan keluarga. Diharapkan, keluarga akan mampu memelihara kesehatan ibu dan anak termasuk imunisasi, keluarga berencana, penanganan diare, keluarga sadar gizi, serta perilaku hidup bersih dan sehat.
Sehingga, melalui temu kader tingkat nasional ini lebih memantapkan jejaring dalam pembinaan kader oleh Tim Pembina Posyandu Kabupaten dan Kota, jelas Menkes.

Selain kader Posyandu dan Tim Penggerak PKK, acara ini juga dihadiri Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu Pusat yang berasal dari departemen teknis pembina Posyandu. Hadir pula Mendagri Mardiyanto selaku Ketua Dewan Penyantun Posyandu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo beserta istri, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Effi Mardiyanto, serta pejabat dari Departemen Kesehatan dan Departemen Dalam Negeri.

Menurut Menkes, berbagai upaya terobosan dan program prioritas yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin, penanggulangan penyakit menular dan prevalensi gizi kurang, telah memperlihatkan hasil yang cukup bermakna.

“Keberhasilan program pembangunan kesehatan dapat dilihat dari turunnya angka kematian ibu (AKI) dari 307 tahun 2004 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2007, turunnya angka kematian bayi (AKB) dari 35 pada tahun 2004 menjadi 26,9 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Serta turunnya prevalensi gizi kurang dari 23,2% pada tahun 2003 menjadi 18,4% tahun 2007”, papar Menkes.

Sejak diperkenalkan tahun 1980-an, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) diakui memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan dan gizi. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat. Sasaran utamanya adalah mempercepat upaya penurunan AKI dan AKB dengan prioritas pelayanan terdiri dari pelayanan KIA, Gizi, KB, Imunisasi dan penanggulangan diare.

Posyandu juga merupakan tempat pelayanan kesehatan dasar lain seperti tempat pemberian kapsul vitamin A, tablet besi, tempat pelayanan imunisasi dasar, dan lainnya. Di beberapa daerah, Posyandu bahkan telah diintegrasikan dengan pelayanan lain seperti pelayanan tumbuh kembang anak.

Posyandu terus berkembang pesat, baik jumlah maupun kualitasnya. Pada tahun 2008 tercatat sebanyak 267 ribu Posyandu tersebar di lebih dari 70 ribu desa di seluruh Indonesia.

Kinerja Posyandu sempat mengalami penurunan pada awal 2000-an sebagai akibat krisis multi-dimensi yang berkepanjangan. Hal ini diketahui dari adanya laporan gizi buruk dari berbagai wilayah tanah air. Penurunan dirasakan menyusul kurangnya keterampilan kader, tidak adanya dukungan operasional Posyandu, sarana dan prasarana yang tidak cukup serta lemahnya pembinaan.

Menyadari peran strategis Posyandu, tahun 2005 dilakukan revitalisasi secara nyata meliputi penyediaan biaya operasional Posyandu, latihan ulang kader, penyediaan sarana pendukung dan pembinaan. Secara lintas sektor juga dilaksanakan pemantapan Pokjanal Posyandu dan Jambore Kader yang rutin diadakan setiap tahun.

“Revitalisasi Posyandu dan pembentukan Desa Siaga telah berhasil meningkatkan jumlah Posyandu dari 232.000 menjadi 267.000. Begitu pula dengan jumlah Balita ditimbang di Posyandu meningkat dari 43% menjadi 74,5%, tambah Menkes.

Keberhasilan Posyandu sangat ditentukan oleh kinerja kader yang juga merupakan kader PKK serta pembinaan yang dilakukan oleh TP PKK khususnya TP PKK Kabupaten/Kota.

Dalam acara Temu Kader Menuju Pemantapan Posyandu Tahun 2009, para kader akan mendapatkan pembekalan dari Menteri Kesehatan dan pendalaman materi oleh tim dengan topik Inisiasi Menyui Dini (IMD) dan ASI Eksklusif, Pemantauan Pertumbuhan termasuk mengisi KMS, serta Pembinaan PHBS, dan Kesehatan Ibu dan Anak di Rumah Tangga. Dalam kesempatan ini, para kader juga berkesempatan melakukan dialog dengan Ibu Negara H. Ani Bambang Yudhoyono.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau e-mail puskom.depkes@gmail.com dan puskom.publik@yahoo.co.id.

Sumber: Depkes
Baca Selengkapnya...

Resolusi World Health Assembly Ke-62 Sepakat Lanjutkan Bahas Virus Sharing

28 May 2009

Perjuangan Indonesia pada World Health Assembly (WHA) ke-62 di Jenewa pada tanggal 18-22 Mei 2009 yang lalu memperoleh kemajuan yang signifikan karena membawa dunia semakin dekat pada mekanisme baru virus sharing yang adil, transparan dan setara serta mengintegrasikan benefit sharing dengan dilahirkannya resolusi untuk menfinalisasi “Kerangka Kesiapan Pandemi Influenza : Berbagi Virus dan Akses Terhadap Vaksin dan Manfaat Lainnya”. Demikian disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) pada jumpa pers tentang hasil Sidang WHA ke-62 di Ruang Leimena Departemen Kesehatan, Jakarta tanggal 25 Mei 2009.


Resolusi yang dipelopori Indonesia ini mendapat dukungan luas dari negara-negara berkembang seperti Argentina, Bangladesh, Bhutan, Brazil, Cili, Kuba – mewakili negara anggota Gerakan Non-Blok, Ghana – mewakili daerah Afrika, Guatemala, India, Iran, Maldives, Myanmar, Nigeria, Sri Lanka, Timor Leste dan Venezuela. Selain itu LSM-LSM Internasional juga memberikan apresiasinya atas kegigihan perjuangan Indonesia karena resolusi ini merupakan pencapaian mulia dalam dunia kesehatan dan pengobatan serta mencerminkan tekad negara anggota WHO untuk memberlakukan mekanisme baru virus sharing dan benefit sharing yang transparan, adil dan setara.
Lebih lanjut lagi, resolusi ini meminta Direktur Jenderal WHO untuk mengusung butir-butir tentang kerangka kesiapan pandemic influenza yang telah disepakati dan memfasilitasi proses untuk finalisasi hal-hal yang belum disepakati, termasuk benefit sharing dalam Standard Material Transfer Agreement (SMTA) yang formal, transparan dan berimbang antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Hasil dari finalisasi tersebut harus dilaporkan pada sidang Executive Board WHO ke-126 pada Januari 2010.

Menkes yang dalam acara tersebut ditunjuk menjadi Wakil Ketua 1 Executive Board WHO hingga sidang WHA Mei 2010 mengatakan bahwa secara konsensus sudah dicapai kesepakatan yang berkaitan dengan benefit sharing, misalnya pada kasus dimana kita mengirimkan virus maka kita nanti akan berhak untuk menjadi kandidat penerima vaksin virus dimana dalam sistem yang lama hal itu sama sekali tidak pernah terjadi. Menkes juga menyatakan bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan lagi sampel virus flu burung apabila sistem baru virus sharing yang adil, transparan dan setara telah diberlakukan oleh WHO.

Menambahkan penjelasan dari Menkes, Dr. Makarim Wibisono yang merupakan anggota delegasi Indonesia mengatakan resolusi World Health Assembly meminta kepada Direktur Jenderal WHO untuk melakukan konsultasi atau proses finalisasi dari pembahasan masalah virus sharing dituntaskan pada bulan Januari 2010. Lebih lanjut dikatakan apabila terjadi pandemi maka negara-negara berkembang yang terkena atau affected country akan mendapatkan 50 juta dosis dari international stock yang akan dibentuk oleh WHO dan 100 juta dosis lagi akan dibagikan kepada negara-negara berkembang lainnya. Apabila ternyata masih kurang maka akan ada usaha dari WHO untuk meminta kepada pabrik-pabrik pembuat vaksin mapun antiviral itu untuk menyisihkan sebagian dari produksinya bagi kepentingan negara-negara berkembang.

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai pertemuan dengan delegasi Amerika Serikat, Dr. Makarim mengatakan bahwa Menkes RI mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Kesehatan Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu telah dicapai semacam saling pengertian mengenai SMTA. Dalam kesempatan itu Menteri Kesehatan Amerika Serikat mengundang Menkes RI untuk berkunjung ke Washington guna membicarakan kerjasama yang lebih baik antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Pada sidang WHA tersebut delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Kesehatan RI, dengan anggota utama Dr. Makarim Wibisono, Diplomat Senior Deplu; Prof. dr. Tjandra Adiyoga Aditama, Sp. P (K), MARS, Dirjen P2PL; Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, Sp. F (K), Kepala Badan Litbangkes, serta Dr. Widjaja Lukito, Ph.D, Sp. GK, Staf Khusus Menkes Bidang Kesehatan Publik.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau e-mail puskom.depkes@gmail.com dan puskom.publik@yahoo.co.id.

Sumber: Depkes
Baca Selengkapnya...

Menkes Minta Jangan Perbesar Isu Flu Babi

MAGELANG, KOMPAS.com — Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari minta masalah flu babi tidak dibesar-besarkan karena hanya akan membuat panik masyarakat. "Janganlah kita membesar-besarkannya sehingga masyarakat panik," katanya di Magelang, Kamis (28/5). Seusai peresmian gedung pos kesehatan desa di Pucungrejo, Muntilan, dan pencanangan desa siaga se-Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, ia mengatakan virus H1N1, penyebab penyakit flu babi, sebetulnya tidak perlu ditakuti.

Walaupun virus itu menyebar ke seluruh dunia, katanya, angka kematian manusia akibat penyakit itu relatif rendah. "Angka kematiannya kurang dari satu persen, dan itu jauh lebih rendah dari flu biasa," katanya.

Ia meminta semua kalangan tidak membuat panik masyarakat soal penyakit flu babi. "Jangan membuat panik, misalnya babi tidak boleh diekspor dan sebagainya, itu yang membuat panik dunia, bahkan Meksiko sampai lumpuh, padahal sebetulnya itu adalah penyakit flu biasa," katanya.

Menurut dia, hingga saat ini memang belum ada vaksin untuk mengatasi serangan virus flu babi tersebut.

Sumber: KOMPAS
Baca Selengkapnya...

Kampanye Edukasi "Ayo Periksa, Sembuhkan Segera" Untuk Tanggulangi Hepatitis Di Indonesia

25 May 2009

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Perhimpunan Penelitian Hati Indonesia (PPHI), Blitz Megaplex, Gold Gym dan Roche Indonesia, hari ini memperingati Hari Hepatitis Sedunia 2009 dengan melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat, pemeriksaan, perawatan dan pengobatan Hepatitis C.


Menkes RI, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) dalam sambutan yang dibacakan dr. Rachmi Untoro, MPH Staf Ahli Menkes Bidang Mediko Legal pada peluncuran program kegiatan berbasis edukasi melalui kampanye ” Ayo Periksa, Sembuhkan Segera ” di Jakarta (19/05, 2009), mengatakan sekitar 7 juta orang Indonesia hidup dengan Hepatitis C kronik, dan diperkirakan terdapat ribuan infeksi baru muncul setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kemitraan yang baik antara pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan, organisasi profesi kesehatan, LSM peduli Hepatitis C dan dunia usaha.

Menkes menambahkan, penyakit Hepatitis C sampai saat ini belum ada vaksin untuk pencegahannya. Sebagai langkah awal, sejak tanggal 1 Oktober 2007 pemerintah bekerja sama dengan PT. Roche Indonesia telah mengumpulkan data Hepatitis C di 21 provinsi dengan melibatkan unit transfusi darah, rumah sakit dan laboratorium. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat besaran penyakit Hepatitis di Indonesia. Dari data yang telah didapatkan ternyata penderita Hepatitis C di Indonesia cukup banyak.

Hal ini merupakan masalah kesehatan karena penyakit ini menular melalui kontak dengan darah penderita sehingga penularan yang terjadi dikhawatirkan akan terus bertambah. Selain itu kesakitan baru muncul sekitar 10 sampai 30 tahun sehingga seseorang seringkali baru mengetahui tubuhnya terinfeksi setelah berada dalam keadaan sirosis lanjut dengan beberapa komplikasi, seperti bengkak, muntah darah, dan penurunan kesadaran.

Untuk itu marilah kita jadikan peringatan Hari Hepatitis Sedunia ini sebagai langkah awal untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengetahui secara dini kondisi kesehatannya, khususnya kesehatan hati dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah agar tidak menderita penyakit ini.

Ketua PPHI, dr. Unggul Budihusodo Sp.PD. KGEH, menambahkan, pesan yang disampaikan melalui kampanye tersebut penting untuk diketahui secara luas. Pemahaman bahwa siapapun beresiko terkena dan kesadaran untuk memeriksakan diri secara mandiri tidak saja penting untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut, tetapi juga meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan penyakit Hepatitis C.

Hepatitis C kronik merupakan peradangan hati yang berjalan menahun dan disebabkan oleh virus Hepatitis C yang menyebabkan kerusakan sel hati yang berlanjut menjadi sirosis (pengerasan hati), gagal hati serta kanker hati yang berujung pada kematian. Kemajuan pengobatan telah memberikan peluang besar bagi mereka yang terinfeksi untuk sembuh. Peran dokter umum sangat penting dalam upaya diagnosis dini sehingga pembekalan yang memadai untuk mereka akan sangat membantu menemukan penyakit dan menyelamatkan hidup pasien, tegas dr. Unggul.

Seseorang yang tertular pada masa dewasa kemungkinan menjadi kronik sebesar 80% berbeda dengan Hepatitis B yang akan menjadi kronik hanya kurang dari 10%. Jadi memang kronisitas menjadi sifat dari Hepatitis C. Semua orang berisiko untuk tertular virus Hepatitis C. Selain melalui transfusi darah, virus ini dapat menular melalui hubungan seks yang tidak aman, tato, tindik dan injeksi. Hepatitis C kronik dikenal sebagai “silent killer” karena sekitar 90% kasus hampir tidak bergejala. Situasi ini meningkatkan risiko penularan Hepatitis C yang tidak disadari oleh pembawa virus, ungkap dr. Unggul.

Ditambahkan Dr. Ait Allah Mejri, General Manager PT. Roche Indonesia, masih panjang perjalanan yang harus dilalui untuk bisa mengatasi masalah Hepatitis C, terutama dalam hal pencegahan, penapisan, perbaikan akses terhadap pengobatan dan perawatan terkoordinir bagi mereka yang terkena penyakit hati tahap lanjut akibat Hepatitis C. Oleh sebab itu diperlukan partisipasi dari masyarakat luas untuk bersama-sama menanggulangi penyakit Hepatitis di seluruh dunia.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.

Sumber: Depkes
Baca Selengkapnya...

Rumah Sakit Masih Mendominasi Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia saat ini masih didominasi pelayanan kesehatan jiwa pada tingkat tersier yaitu di rumah sakit jiwa atau UPF Psikiatri di RSU Pendidikan. Sistem ini umumnya berdiri sendiri dan tidak memiliki sistem rujukan yang jelas dengan pelayanan kesehatan primer, sekunder maupun pelayanan kesehatan jiwa yang ada di masyarakat, demikian pula sebaliknya.


Kondisi ini menyebabkan RSJ dan UPF Psikiatri di RSU Pendidikan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pelayanan tersier atau pusat unggulan pelayanan kesehatan jiwa tapi juga berfungsi sebagai “Puskesmas besar”.

Banyak gangguan jiwa yang sebetulnya bisa dilayani di Puskesmas dan RSU kabupaten/kota tetapi karena ketidaksiapan dokter di Puskesmas dan RSU Kab/Kota untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa, menyebabkan hampir semua pasein dengan gangguan jiwa dirujuk ke pelayanan tersier atau RSJ/UPF Psikiatri RSU Pendidikan.

Hal itu disampaikan Dirjen Bina Pelayanan Medik (Bina Yanmed) Depkes RI dalam sambutan yang dibacakan Ses. Ditjen Bina Yanmed dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes ketika membuka Pertemuan Nasional Kesehatan Jiwa pada hari Senin,18 Mei 2009 di Hotel Horison Bekasi.

Pertemuan yang berlangsung sampai tanggal 20 Mei ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia, dihadiri para Kepala Bagian Psikiatri FK Negeri dan Swasta dari 31 Universitas, serta para Ketua Program Studi Psikiatri dari 9 FK Negeri. Acara ini juga menampilkan pembicara tamu yaitu Profesor Harry Minas dari University of Melbourne dan Professor Prameshvara Deva dari University of Techology Mara - Shah Alam Malaysia.

Lebih lanjut ditegaskan, kesenjangan pelayanan karena ketidaktersediaan akses pada tempat mereka tinggal, menyebabkan banyak orang yang mengalami gangguan jiwa berat tidak mencari pertolongan pada tenaga kesehatan, biasanya keluarga dan masyarakat membawa mereka berobat ke pengobatan tradisional, pemuka agama, atau berbagai pengobatan alternatif lain. Umumnya Rumah Sakit Jiwa baru dimanfaatkan sebagai pilihan akhir bila upaya yang dilakukan tidak berhasil setelah mereka berkeliling ke berbagai dukun, ustad dan pengobatan tradisional.

Sulitnya akses bagi keluarga untuk mengunjungi pasien yang dirawat di RSJ dan RSU Pendidikan juga menyebabkan banyak keluarga akhirnya membiarkan pasien bertahun-tahun tinggal di RSJ menjadi pasien inventaris. Sehingga RSJ dan UPF Psikiatri RSU Pendidikan juga sering berfungsi sebagai panti sosial tempat menitipkan orang gangguan jiwa yang keberadaan keluarganya tidak jelas lagi. Misalnya seperti yang terjadi di RSJ Bogor, Lawang, Magelang ada yang sudah menjadi penghuni RSJ sejak sebelum Indonesia merdeka.

Dirjen Bina Yanmed mengatakan, melihat kondisi yang ada diharapkan terjadinya reformasi pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia seperti yang terjadi di berbagai belahan dunia dimana terjadi perubahan dari sistem konvensional yang bersifat kustodial seperti penjara di institusi psikiatri atau Rumah Sakit Jiwa kepada sistem yang seimbang antara pelayanan di Rumah Sakit dan pelayanan di masyarakat.

Upaya reformasi pelayanan kesehatan jiwa dengan menyediakan pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas dan RSU Kabupaten/Kota terus diupayakan, namun belum didukung oleh tenaga kesehatan khususnya dokter umum yang siap pakai untuk merespon berbagai masalah kesehatan jiwa.

Di Indonesia pada umumnya dokter di Puskesmas dan RSU banyak yang tidak peka terhadap berbagai masalah gangguan jiwa serta tidak percaya diri dalam menghadapi kasus gangguan jiwa. Untuk mengatasi hal ini dilakukan dengan diselenggarakannya pelatihan-pelatihan deteksi dini dan penatalaksanaan gangguan jiwa di pelayanan umum oleh Dinas Kesehatan setempat, namun timbul lagi masalah saat dokter-dokter itu kemudian tidak lagi bekerja di Puskesmas atau RSU karena mereka harus melanjutkan pendidikan spesialisasi atau pendidikan magister.

Melalui pertemuan ini diharapkan adanya persamaan persepsi dan cara pandang untuk menjawab dan mengantisipasi kebutuhan tenaga dokter yang dapat merespon kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa ini. Kolaborasi antara Departemen Kesehatan dan Institusi pendidikan psikiatri ini sangat strategis sekali untuk menjawab kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga dokter dan psikiater bagi pelayanan kesehatan jiwa sendiri dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau e-mail puskom.depkes@gmail.com dan puskom.publik@yahoo.co.id.

Sumber: Depkes
Baca Selengkapnya...

Bakti Sosial dalam Rangka Memperingati Hari Asma Sedunia 2009

Yayasan Penyantun Anak Asma (Yapnas) Indonesia bekerja sama dengan ANTV peduli dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia 2009 mengadakan Bakti Sosial di kantor kelurahan Marunda Jakarta Utara tanggal 17-5-2009.


Bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara gratis untuk masyarakat yang didukung oleh puluhan dokter dan dilengkapi dengan alat-alat pendukung pemeriksaan kesehatan, diantaranya peralatan rontgen untuk melayani ratusan masyarakat sekitar yang secara antusias mengikuti acara tersebut. Acara ini dibuka Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Departemen Kesehatan dr. Yusharmen, D.CommH, M.Sc.

Dalam sambutannya, dr. Yusharmen mengatakan di seluruh dunia terdapat 100-150 juta penderita asma. Sedangkan di Indonesia menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) terdapat 4% prevalensi Asma. Dengan jumlah penduduk Indonesia 240 juta berarti terdapat sekitar 10 juta penderita asma di Indonesia, dimana sebagian besar adalah anak-anak.

Menurut dr. Yusharmen beberapa upaya telah dilakukan Departemen Kesehatan dalam mengurangi jumlah penderita dan kematian akibat asma, antara lain dengan didirikannya Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular sejak 2006. Saat ini sudah disusun petunjuk teknis agar bisa terus disempurnakan dan di-update sehingga bisa disebarluaskan kepada masyarakat dalam bentuk buku saku. Selain itu juga bekerja sama dengan WHO mengembangkan pendataan berbasis komunitas. Bermitra dengan pihak-pihak terkait melaksanakan upaya pencegahan primer yang dilakukan sejak dini untuk mengurangi pajanan terhadap faktor resiko seperti asap rokok, kurang gizi, penyakit infeksi saluran pernafasan pada anak dan pencemaran udara diruangan, luar ruangan dan tempat kerja.

dr. Yusharmen atas nama pimpinan Depkes menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Yayasan Penyantun Anak Asma Indonesia, Yayasan Asma Indonesia, dan ANTV peduli atas terlaksananya bakti sosial dalam rangka menanggulangi penyakit asma. Diharapkan kegiatan ini bermanfaat dan dilanjutkan dengan intensitas yang meningkat dari waktu ke waktu sehingga penanganan dan pencegahan penyakit asma di Indonesia dapat ditanggulangi bersama.

Acara yang memiliki slogan “You Can Control Your Asthma” sebagai tema kampanye global sepakat bahwa penderita asma tetap dapat hidup normal dengan kualitas hidup yang maksimal apabila mampu mengelola asma dan mengontrol kesehatannya secara teratur.

Hadir juga dalam acara itu Ketua Umum Yapnas-Ike Nirwan Bakrie, Ketua Harian ANTV Peduli–Azkarmin Zaini, Setiawan dari Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian, pimpinan Kelurahan Marunda, serta para undangan lainnya.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau e-mail puskom.depkes@gmail.com dan puskom.publik@yahoo.co.id.

Sumber: Depkes
Baca Selengkapnya...

WHA ke-62 Lahirkan Resolusi Untuk Lanjutkan Pembahasan Virus Sharing

22 May 2009

Jenewa, 22 Mei 2009 - World Health Assembly ke-62 menyepakati Resolusi baru yang memutuskan untuk melanjutkan proses yang transparan untuk memfinalisasi butir-butir yang belum disepakati yang masih tersisa dalam Kerangka Kesiapan Pandemi Influenza untuk Virus Sharing dan Akses pada Vaksin dan Manfaat Lainnya, termasuk Standard Material Agreement (SMTA), yang harus diselesaikan selambat-lambatnya Januari 2010.


Resolusi tersebut menyatakan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang dicapai pada Intergovernmental Meeting on Pandemic Influenza Preparedness (IGM PIP) akan menjadi bagian dari perjanjian pokok tentang mekanisme baru virus sharing, yang menjadikan benefit sharing sebagai bagian penting dan tidak terpisahkan.

Resolusi yang dipelopori Indonesia dan diajukan oleh delegasi-delegasi dari Argentina, Bangladesh, Bhutan, Brazil, Cili, Kuba – mewakili negara anggota Gerakan Non-Blok, Ghana – mewakili wilayah Afrika, Guatemala, India, Indonesia, Iran, Maldives, Myanmar, Nigeria, Sri Lanka, Timor-Leste dan Venezuela, telah mempercayakan Direktur Jenderal WHO untuk melakukan proses pembahasan lanjutan yang transparan dan berimbang antara negara-negara maju dan berkembang.

Resolusi juga mengakui bahwa IGM PIP telah menyepakati sebagian besar butir-butir pada Kerangka Kesiapan Pandemi Influenza untuk Virus Sharing dan Akses pada Vaksin dan Manfaat Lainnya, dan menyatakan kembali pentingnya solusi jangka panjang untuk kesiapan dan respon terhadap pandemi influenza.

Menurut anggota delegasi Indonesia dan diplomat senior Dr. Makarim Wibisono tercapainya Resolusi yang mengakui kesepakatan-kesepakatan dalam proses perundingan IGM-PIP selama dua tahun terakhir ini mencerminkan solidaritas negara negara pendukung dan tekad kuat serta desakan yang tidak kenal lelah dan kepemimpinan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Sementara anggota delegasi Dr. Widjaja Lukito, Ph.D., Sp. GK berpendapat Resolusi ini menandakan kemajuan signifikan dalam perjuangan gigih Indonesia menuju pada kesepakatan dunia di bidang kesehatan khususnya virus sharing dan benefit sharing yang lebih adil, transparan dan setara.

Direktur Jenderal WHO diminta didalam Resolusi WHA ke 62 itu, untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mendorong kemajuan pembahasan atas dasar hal-hal yang telah disepakati dari Kerangka Kesiapan Pandemi Influenza untuk Virus Sharing dan Akses pada Vaksin serta Manfaat Lainnya. Direktur Jendral WHO berkewajiban memfasilitasi proses pembahasan yang transparan untuk memfinalisasi elemen-elemen penting termasuk Standard Material Agreement (SMTA) juga unsur-unsur di dalam annex SMTA, lalu melaporkan hasilnya pada Sidang Executive Board WHO ke 126 pada bulan Januari 2010.

Menteri Kesehatan Indonesia, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, SpJp (K), sebagai inisiator konsep mekanisme baru virus sharing yang adil, transparan dan setara serta mengintegrasikan benefit sharing ini, menyambut baik resolusi tersebut sebagai pencapaian mulia dalam dunia kesehatan dan pengobatan, dengan dicapainya langkah maju untuk meraih tatanan kesehatan publik global yang lebih baik.

Tentang Standard Material Transfer Agreement
Standard Material Transfer Agreement (SMTA) jika berlaku akan mengubah mekanisme virus sharing yang saat ini berlaku menjadi mekanisme yang berbasis keadilan, transparansi dan kesetaraan. SMTA akan membuka akses dan transparansi pada informasi tentang virus influenza, yang akan membuka pintu bagi para ilmuwan di negara maju dan berkembang untuk melakukan riset dan membangun kapasitas untuk memproduksi vaksin, antivirus dan diagnostik. SMTA juga mengandung aturan-aturan tentang benefit sharing ketika hasil dari riset yang menggunakan sampel-sampel yang disalurkan dalam sistem ini dikomersialkan.

Tentang World Health Assembly
World Health Assembly (WHA) merupakan sidang tertinggi dari Badan Kesehatan Dunia PBB atau WHO (World Health Organization) yang bersidang sekali dalam setahun setiap bulan Mei di Jenewa, Swiss. WHA ke-62 diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 18-22 Mei 2009.

Tentang Intergovernmental Meeting on Pandemic Influenza Preparedness
Intergovernmental Meeting on Pandemic Influenza Preparedness (IGM PIP) adalah sebuah proses pertemuan Negara anggota yang diselenggarakan Sekretariat WHO untuk memfinalisasi negosiasi mengenai sistem baru virus sharing influenza H5N1 dan benefit sharing yang timbul dari pemanfaatan virus dan bagian-bagiannya.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-522 3002, 5296 0661 atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id dan puskom.depkes@gmail.com

Sumber: Depkes
Baca Selengkapnya...

Awas, Obat Tradisional Malaria Rusak Ginjal dan Hati!

21 May 2009

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengobatan tradisional terhadap penyakit malaria yang menggunakan tanaman dari kelompok "simaroubaceae" bisa merusak sel ginjal dan hati. Peneliti Pusat Penelitian (Puslit) Biologi LIPI, Praptiwi, mengungkapkan kemungkinan itu setelah dia melakukan uji simulasi terhadap tikus putih. Ia memberi ekstrak dari tumbuhan yang termasuk kelompok "simaroubaceae", yaitu tanaman pasak bumi, buah makasar, kayu pahit, dan kayu tulang, kepada tikus putih selama tujuh hari berturut-turut.

"Ternyata terdapat kerusakan pada sel ginjal dan sel hati," kata Praptiwi di Puslit Biologi LIPI, Cibinong, Jawa Barat, Rabu.

Ia menjelaskan hal tersebut bisa menjadi indikasi adanya zat beracun yang terdapat dalam empat jenis tanaman yang tergolong dalam kelompok "simaroubaceae" itu.

Oleh karena itu dibutuhkan penelitian lanjutan untuk mengetahui apakah penggunaan jenis-jenis tanaman tersebut berdampak sama jika dikonsumsi secara teratur pada sel ginjal dan sel hati manusia.

"Kami menggunakan mencit karena siklus parasit malarianya sama dengan siklus parasit malaria pada manusia," kata Praptiwi.

Masyarakat lokal mengonsumsi olahan tanaman pasak bumi, buah makasar, kayu pahit, serta kayu tulang, sebagai obat tradisional untuk mengobati penyakit malaria.

Praptiwi menjelaskan di dalam empat tanaman tersebut memang terdapat komponen kimia yang dapat mengobati penyakit malaria.

"Penelitian lebih lanjut akan memisahkan mana komponen kimia yang menyebabkan kerusakan, dan mana komponen kimia yang bermanfaat bagi pengobatan malaria," kata peneliti yang sejak lama meneliti tanaman obat malaria tersebut.

Ia juga memperkirakan penelitian tersebut membutuhkan waktu sekitar dua tahun lagi, untuk menemukan senyawa kimia murni dari tanaman pasak bumi, buah makasar, kayu pahit, dan kayu tulang yang dapat digunakan sebagai obat malaria.

Sumber: KOMPAS
Baca Selengkapnya...

Menuju Pengobatan Kanker yang Ramah

JAKARTA, KOMPAS.com — Tren pengobatan kanker yang berkembang di Indonesia menuju pengobatan yang ramah, artinya pengobatan tersebut hanya membunuh inti sel kankernya saja tanpa membunuh jaringan normal yang juga berkembang di sekitar sel kanker. "Pengobatan kanker yang ada sekarang sering membawa efek samping pada penderita," kata Ketua Program Doktor Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Mohamad Sadikin seusai Seminar Forum Biomedika di FKUI, Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa pengobatan kanker yang ada, yaitu dengan bedah, elektrokimia, dan konsumsi obat berfokus untuk membunuh ke inti sel kanker.

"Makanya kalau ada pasien yang merasakan sakit sekali ketika sedang diobati, itu karena sel-sel yang normalnya juga ikut mati," kata Sadikin.

Ia juga menambahkan, kini dunia kedokteran sedang mengusahakan pengobatan kanker yang bukan hanya berfokus pada menghentikan perkembangan sel kanker dengan cara radikal, tetapi dengan cara yang selektif, yaitu mengganggu metabolisme sel kanker, menghindari pemicu kanker dengan gaya hidup sehat, dan yang terbaru adalah pengobatan dengan sel punca.

Di Indonesia, kanker termasuk ke dalam lima besar sebagai penyebab kematian khususnya kanker payudara dan kanker rahim yang lebih banyak diidap penderita kanker di Indonesia, paling banyak dibandingkan jenis kanker lainnya.

Sel kanker yang ada di dalam tubuh tidak semuanya bisa menjadi ganas karena sel tersebut bisa menjadi ganas setelah dipicu oleh zat-zat tertentu. Zat tersebut bisa berasal dari apa yang kita konsumsi setiap hari.

Mengenai pengobatan kanker dengan tanaman tradisional, Mohamad Sadikin mengatakan perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap obat-obatan tradisional tersebut.

"Pengobatan itu sebaiknya harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," kata Sadikin.

Sadikin menambahkan, jika bahan tanaman tradisional itu sebatas pada bahan yang bisa dikonsumsi langsung, seperti bawang putih, kunyit, jahe, dan dikonsumsi dalam takaran yang wajar, maka tidak akan membawa dampak yang signifikan pada kesehatan.

Sumber: KOMPAS
Baca Selengkapnya...