SEMARANG, KOMPAS.com - Penyediaan obat ternyata menjadi kendala dalam pemberian pelayanan terhadap pasien yang memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).
"Hal ini diakibatkan keterbatasan obat-obatan yang dijamin oleh Jamkesmas," kata Direktur Utama RSUP dr. Kariadi Semarang, dr. Budi Riyanto usai peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-84 RSUP dr. Kariadi, Rabu.
Ia mengatakan, seringkali obat-obatan yang dibutuhkan pasien miskin tidak termasuk dalam daftar obat-obatan yang tercover dalam Jamkesmas.
Menurut dia, tidak adanya obat-obatan tertentu dalam daftar klaim Jamkesmas menjadikan tidak ada biaya penggantian atau klaim dari pemerintah.
Karena itu, kata dia, upaya pengadaan obat-obatan tertentu itu tidak mudah dan hal serupa terjadi juga pada peralatan medis.
"Kalau pihak rumah sakit (RS) tidak segera bertindak, tentunya kasihan nasib pasien miskin tersebut," katanya.
Budi mengatakan, pembayaran klaim Jamkesmas juga tergantung pada hasil verifikasi yang dilakukan tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Jateng.
Namun, kata dia, jumlah tenaga verifikasi yang dimiliki sangat terbatas sehingga proses verifikasi membutuhkan waktu lama.
"Pada akhirnya, hal itu (lamanya proses verifikasi, red.) berimbas pada mundurnya waktu pengajuan klaim," katanya.
Sebab, menurut dia, pihak RS tidak dapat mengajukan klaim Jamkesmas sebelum melalui proses verifikasi.
Berkaitan dengan peringatan HUT ke-84 RSUP dr Kariadi, ia mengatakan, pihaknya akan terus melakukan langkah untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien.
Apalagi, kata dia, melihat kondisi yang ada masih banyak pasien yang terpaksa menjalani perawatan di selasar RS, dan hal itu merupakan dilema yang harus ditanggung pihak RS.
"Karena, apapun yang terjadi pihak RS dilarang untuk menolak pasien, sementara untuk menyiapkan tempat bukan sesuatu yang mudah," katanya.
Untuk penambahan ruangan, kata dia, tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat, tetapi harus disertai kesiapan peralatan sampai kesiapan sumber daya manusia (SDM).
"Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan perlu dilakukan secara bertahap karena melibatkan berbagai persoalan yang bersifat kompleks," kata Budi.
Sumber: KOMPAS
Publications
Reviews
2 komentar:
Kenapa sih yang selalu berkaitan dengan masyarakat miskin slalu dinomor akhirkan. Mereka juga rakyat yang juga membayar pajak dan juga seharusnya tanggung jawab pemerintah. Padahal kalau presentase kesehatan rakyat Indonesia terus meningkat secara tidak langsung badan kesehatan dunia WHO akan angkat topi. Begitu juga sebaliknya.
ini patut menjadi renungan kita bersama, orang miskin selalu jadi korban. btw kemana obat generik yang selama ini murah itu?
Post a Comment
Terimakasih atas kunjungannya...
Untuk berkomentar, ketik di sini, nanti akan kami moderasi komentar Anda.