Depkes bentuk Posko Aju Untuk Koordinasikan Penanggulangan Bencana Sektor Kesehatan di Sumbar

07 October 2009

Jakarta - Depkes. Departemen Kesehatan RI mendirikan Posko AJU untuk mengkoordinasikan dan mendukung kegiatan penanggulangan bencana bidang kesehatan di Sumatera Barat selama masa tanggap darurat dan rehabiabilitasi-rekonstruksi agar dapat berjalan dengan baik. Posko Aju tersebut berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat/Tim Penanggulangan Bencana Daerah.

Demikian dikatakan Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat dr. Budihardja, MPH sebagai Ketua Umum Tim Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Depkes di Sumatera Barat (Posko Aju) ketika audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi selaku Ketua Satkorlak Penanggulangan Bencana Sumatera Barat, tanggal 5 Oktober di Pendopo Gubernuran.

Posko Aju Depkes berlokasi di kantor Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 65 A, Padang. Memiliki peran yang sangat besar berupa: mendukung kegiatan penanganan bencana Pemerintah Daerah dalam aspek kesehatan, koordinasi, kooperasi dan kolaborasi, evaluasi cepat dalam penanganan korban meninggal, luka ringan/berat, sarana kesehatan yg ada (lumpuh/tidak berfungsi), kebutuhan tenaga dan sarana (dokter, paramedis, obat, dll), distribusi Logistik terkait kesehatan (obat, alat kesehatan, tenaga dll), inventarisasi masalah berkoordinasi dengan Satlak/Poskotis Kesehatan Provinsi untuk pemecahan masalah, koordinasi utuk pelaksanaan RHA dan surveilans, pendataan, pencatatan dan pelaporan korban setiap hari ke Depkes, Pusat Krisis serta mencatat semua bantuan (jumlah, jenis, penempatan bantuan).

Dirjen Bina Kesmas menambahkan bahwa Posko Aju juga memiliki 6 Tim pelaksana yaitu Tim Pencari Fakta, Tim Kesehatan Lingkungan, Tim Pendataan Kerusakan Fisik, Tim Surveilans, Tim Pelayanan Kesehatan dan Tim Logistik. Posko tersebut juga dilengkapi dengan tim mobile lengkap yang tenaganya berasal dari Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Tim mobile terpadu yang sudah terbentuk 8 Tim di Kota Padang. Sedangkan Tim mobile terpadu lainnya menyusul.

Tim mobile lengkap merupakan tim mobile baik medis-perawatan, surveilans, penyehatan lingkungan dan sanitasi, pemberantasan vektor penyakit menular, pencegahan penyakit menular termasuk imunisasi, pemeriksaandan pengamanan sumber air bersih dan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan.

Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes Dra. Kustantinah, Apt, M.Appt.Sc selaku Ketua II, mengatakan bahwa logistik kesehatan meliputi obat, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Untuk tim logistik memiliki tugas untuk melakukan stok, menghitung kebutuhan dan menerima bantuan atau donasi dari dalam negeri maupun luar negeri termasuk negara sahabat. Tim logistik akan berkoordinasi dengan BPOM dan Balai Besar POM Sumatera Barat.

Untuk obat-obatan yang berasal dari bantuan disyaratkan agar masa kedaluwarsanya tidak boleh kurang dari 2 (dua) tahun. Sehingga bantuna obat-obatan yang kurang dari 2 (dua) tahun akan ditolak. Sedangkan untuk obat-obatan yang diragukan khasiatnya akan dilakukan pemeriksaan oleh BPOM dan BBPOM Sumatera Barat, ujar Dirjen Binfar Alkes ketika melakukan rapat koordinasi jajaran Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr. Hj. Rosnini Savitri, MKes, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan upaya-upaya tanggap darurat kesehatan dengan melakukan evakuasi korban selamat maupun meninggal, tindakan medis dan keperawatan bagi korban yang selamat dan memerlukan perawatan di rumah sakit, mengkoordinasikan kegiatan posko pelayanan kesehatan, mendistribusikan logistik dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan oleh RS, Puskesmas maupun Posko Kesehatan.

Selama masa tanggap darurat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat juga telah mempersiapkan untuk kegiatan persiapan keberangkatan calon jemaah haji embarkasi Padang, vaksinasi untuk pencegahan penyakit tetanus, campak, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), pengendalian vektor penyakit DBD, lalat dan vektor lain yang dapat menyebarkan penyakit menular, pemeriksaan dan pengamanan sumber air bersih.

Selama masa tanggap darurat pasca bencana, rapat koordinasi sektor kesehatan selalu diadakan secara rutin pagi hari jam 08.00 WIB. dan malam hari jam 20.00 WIB untuk memantau perkembangan dan mengevaluasi kegiatan tanggap darurat kesehatan. Setiap perkembangan keadaan akan dilaporkan ke Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat di pendopo Gubernur Sumatera Barat, ujar Kadinkes.

Sementara Direktur SEPIM Kesma Ditjen P2PL Depkes yang juga Anggota Tim Surveilens dr. Andi Muhadir, MPH mengatakan bahwa untuk kegiatan surveilans epidemiologi dengan melakukan kegiatan surveilans aktif untuk menemukan kasus secara dini penyakit menular (active case finding) dan surveilans pasif (pasive case finding). Surveilans aktif ditujukan untuk memberikan informasi kejadian dan pemetaan suatu penyakit atau kondisi kesehatan lingkungan tertentu agar dapat ditindaklanjuti segera dalam penanganannya. Sedangkan surveilans pasif melakukan pengamatan penyakit dan kondisi kesehatan lingkungan tertentu yang bersumber dari tempat pelayanan kesehatan baik RS, Puskesmas maupun posko kesehatan statis.

Logistik yang disediakan oleh Departemen Kesehatan terdiri dari insektisida sebanyak 400 Liter yang dapat digunakan untuk melakukan pemusnahan vektor serangga penular penyakit seluas 1.200 hektar, 20 peralatan fogging untuk pemasmian nyamuk Aedes aigypti (vektor DBD) sebanyak, kelambu 500 buah, vaksin TT sebanyak 20.000 vial, 5.000 sampai 10.000 jarum suntik sekali pakai, 500 kg penjernih air, air rahmat dan PAC. PT Biofarma membantu dengan menyediakan anti tetanus serum (ATS) dan vaksin TT.

Saat ini upaya yang telah dilakukan adalah pemberian imunisasi TT untuk pencegahan tetanus sebanyak 138 orang, penyemprotan untuk pembasmian lalat di 320 titik, pelayanan evakuasi medis untuk korban gempa, perawatan, penjernihan dan pengamanan sumber air bersih.

Bagi calon jemaah haji embarkasi Padang tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga proses persiapan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 52907416-9, 52921669, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id, atau Posko Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan nomor telepon/faksimili: (0751) 8246306.

Sumber: Depkes