Menkes Membuka Kongres Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia

07 November 2009

Jakarta - Depkes. Rabu (4/11/2009), Menteri Kesehatan RI dr. Endang R.Sedyaningsih, MPH,.Dr.PH membuka Kongres Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) dan Pertemuan Penyiapan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Jamkesmas Menuju Jamkesmas Semesta di Banjarmasin.

Menteri Kesehatan menyatakan pentingnya kegiatan ini, karena di awal jabatan sebagai pemimpin di Departemen kesehatan ini merupakan kesempatan untuk berkenalan dan bertatap-muka dengan Gubernur serta para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia. Selain itu, dapat memberikan informasi mengenai arah kebijakan pembangunan kesehatan serta sekaligus secara langsung mendengarkan masukan dan pokok-pokok pikiran para Kadinkes dengan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam program 100 hari serta program 5 tahun Kabinet Indonesia Bersatu ke-dua yang berkaitan dengan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan agar mencapai jaminan kesehatan semesta bagi rakyat Indonesia.

Menurut Menkes, pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat dan status gizi masyarakat secara bermakna. Tentu saja keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras semua. Keberhasilan menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dari 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 34,0 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Angka Kematian Ibu (AKI) juga mengalami penurunan dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Sejalan dengan penurunan angka kematian bayi, umur harapan hidup meningkat dari 66,2 tahun pada tahun 2004 menjadi 70,5 tahun pada tahun 2007. Prevalensi gizi kurang pada balita menurun dari 25,8% pada tahun 2004 menjadi 18,4% pada tahun 2007 (Riskesdas, 2007).

Dalam sambutannya Menkes menyampaikan bahwa saat ini memang masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain yaitu angka kematian bayi dan Angka kematian ibu juga masih tinggi di Indonesia masih tinggi, masalah penyakit menular dan masalah kekurangan gizi yang belum bisa diatasi dengan baik, dan terjadi peningkatan prevalensi penyakit tidak menular, Masalah kesehatan akibat bencana yang selalu mengakibatkan korban, baik korban meninggal, sakit dan cedera; timbulnya pengungsi yang dapat pula mengakibatkan masalah kesehatan seperti wabah penyakit dan balita kurang gizi, disparitas sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin yang masih perlu terus ditingkatkan agar lebih berkualitas serta mencakup sasaran yang tepat

Menkes juga menyampaikan untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut, maka beberapa isu pokok yang menjadi fokus pembangunan kesehatan ke depan sebagaimana hasil pertemuan rembug nasional (“national summit”) bidang kesejahteraan rakyat tahun 2009 yang berlangsung beberapa hari yang lalu. Isu-isu pokok tersebut yaitu peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs, pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan peningkatan ketersediaan , pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan ( DTPK).

Menurut Menkes, isu pokok pertemuan relevan dengan tema kongres ini. Berkaitan dengan Jamkesmas, yang harus diperhatikan perlunya peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Puskesmas dan kelas III rumah sakit baik pemerintah maupun swasta yang dijamin oleh pemerintah termasuk mutu pelayanan. Peningkatan perlindungan financial terhadap risiko kesehatan secara bertahap agar yang mencakup seluruh penduduk Indonesia, perlunya dilakukan diversifikasi dan sinergi sumber pembiayaan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta, dengan cara: mengembangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam implementasi jaminan kesehatan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengembangkan berbagai inisiatif agar masyarakat yang mampu dapat membeli premi asuransi kesehatan, dan/atau ikut membayar (sharing) besaran jaminan kesehatan sesuai kemampuannya dan mengembangkan berbagai inisiatif jaminan kesehatan bagi karyawan di perusahaan-perusahaan, tegas dr. Endang.

Selain itu, Menkes juga menyatakan perlunya mengatur kelembagaan, kepesertaan, sistem informasi jaminan kesehatan yang efektif, efisien dan akuntabel serta membagi peran dan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlunya dilakukan jaminan ketersediaan dan pemerataan pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dalam jaminan kesehatan serta berlangsungnya pelayanan yang terkendali biaya dan mutunya melalui penerapan INA-DRG dan Perlunya dilakukan perlindungan melalui jaminan kesehatan kepada penduduk miskin akibat bencana pasca tanggap darurat.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam 5 tahun ke depan sangat diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk saling bahu-membahu mewujudkannya. Pada tingkatan Pemerintah Propinsi serta Kabupaten/Kota, maka selaku Kadinkes mempunyai peran sangat penting dalam rangka mengakselerasi pembangunan kesehatan di daerah, ujar Menkes.

Oleh sebab itu, Menkes berharap dukungan dari semua Kadinkes agar berada dalam gerak langkah yang sama dan saling mengisi serta mendukung, sehingga dapat menjalankan program kesehatan sesuai amanat arah kebijakan pembangunan kesehatan. Tanpa kerja sama yang baik dan harmoni dalam pelaksanaan program-program kesehatan, maka tujuan pencapaian pembangunan kesehatan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat yang efisien serta akuntabel akan sulit terwujud.

Diakhir sambutannya, Menkes mengatakan kutipan arahan Presiden RI pada sidang kabinet yang pertama, yaitu Ada tiga “tagline” yang direkatkan pada kabinet Indonesia Bersatu ke-2 yang diharapkan menjadi landasan bekerja seluruh aparat kesehatan. “Tagline” itu adalah; Pertama, “change and continuity”, kedua, “debottlenecking, acceleration, and enhancement”, ketiga,”together we can”. Dengan siprit “tagline” itu, diharapkan terjadi peningkatan motivasi dan etos kerja seluruh abdi negara termasuk abdi kesehatan di semua jenjang pemerintahan.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau e-mail puskom.depkes@gmail.com dan puskom.publik@yahoo.co.id.

Sumber: Depkes