Jakarta (ANTARA News) - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan mengganti nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyusul disahkan RUU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadi UU oleh DPR, di Jakarta, Selasa (29/9). Kepala BKKBN Sugiri Syarief di Jakarta, Rabu, mengatakan, pengesahan UU sebagai revisi UU No 10/1992 tentang Perkembagan Kependudukan dan Pembanguan Keluarga oleh DPR itu selanjutnya diharapkan Presiden segera mengundangkan UU tersebut ke dalam lembaran berita negara, sehingga UU dapat segera disosialisasikan dan dilaksanakan jajaran BKKBN hingga ke kabupaten/kota.
Baca Selengkapnya...
Publications
Reviews
My Blog List
BKKBN Berganti Nama Badan Kependudukan dan KB
30 September 2009
Menkes Terima Penyerahan Pendataan Hepatitis C Nasional
29 September 2009
Hari ini, 29/9/2009 Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan (P2PL) Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P (K), MARS menerima penyerahan Pendataan Hepatitis C Nasional dari PT Roche Indonesia di Hotel Gran Melia Jakarta.
Baca Selengkapnya...
Semua Fraksi DPR Setujui RUU Rumah Sakit Menjadi Undang Undang
Baca Selengkapnya...
1.000 Lebih Warga Terserang Chikungunya
28 September 2009
JAMBI, KOMPAS.com-Lebih dari 1.000 warga Kabupaten Merangin, Jambi, yang tersebar di 14 dari 24 kecamatan terserang penyakit chikungunya. Serangan penyakit yang menyebabkan kelumpuhan sementara dan disebabkan oleh nyamuk ini dinyatakan sebagai kejadian luar biasa (KLB), kata Kepala Dinas Kesehatan Merangin Sirodjudin Hamid ketika dikonfirmasi, Minggu (27/9).
"Meski chikungunya menjadi KLB, sejauh ini tidak dilaporkan adanya penderita yang meninggal," katanya.
Serangan chikungunya memang meresahkan masyarakat, terutama karena korban tidak dapat beraktivitas setidaknya selama lima hari.
Ketika ditanya, ia mengatakan, pengasapan (fogging) saat ini tidak efektif untuk memberantas chikungunya, disamping biayanya yang mahal fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, sedangkan jentiknya masih tetap ada. Untuk itu yang terpenting saat ini membersihkan lingkungan agar tidak ada lagi sarang nyamuk di sekitar pemukiman warga.
Pernyataan Sirodjudin ini sekaligus menjawab pertanyaan kepala desa di Kecamatan Tabir Selatan yang menginginkan adanya penyemprotan mengingat penyakit chikungunya telah mewabah di desanya.
Ia juga membantah adanya dugaan yang berkembang di masyarakat bahwa bunga (kembang) menjadi media penyebar nyamuk Aides Agepty penyebab penyakit chikungunya. "Itu tidak benar."
Berdasarkan data ada 1.049 kasus chikungunya yang dilaporkan ke Puskesmas yang ada di setiap kecamatan, ternyata di Kecamatan Tabir Selatan ditemukan kasus terbanyak mencapai 497 kasus.
Sementara di Kecamatan Renah Pamenang dan Margo Tabir masing-masing 150 kasus, di Kecamatan Batang Masumai 52 kasus, dan di Kecamatan Tabir Ilir ada 59 orang terkena chikungunya.
Sekretaris Kecamatan Tabir Selatan Yunus mengatakan, untuk kecamatan Tabir Selatan desa yang terbanyak penderita penyakit chikungunya adalah Desa Bunga Tanjung.
Penyakit ini diketahui pada pertengahan puasa dan mencapai puncaknya pada pada 22 September 2009.
Sementara itu Sekda Merangin Khafid Moein mengajak warga desa di Kecamatan Tabir Selatan untuk mewaspadai nyamuk penyebab penyakit chikungunya sekaligus memberantas dengan cara menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing.
Sumber: KOMPAS
Baca Selengkapnya...
WHO Minta Masyarakat Waspadai Munculnya Resistensi Obat
Jenewa, KOMPAS - Penggunaan obat antivirus untuk influenza A-H1N1 sejak dini sangat membantu penanganan penyakit itu, tetapi para tenaga kesehatan harus waspada dan berhati-hati agar tidak terjadi resistensi obat. Demikian terungkap dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Badan Kesehatan Dunia untuk PBB (WHO), pekan lalu.
Resistensi terhadap antivirus H1N1 mulai dilaporkan terjadi secara sporadis. Namun, diduga kasus resistensi belum meluas. Monitoring global WHO mendeteksi 28 virus resistan sejauh ini. Di masing-masing kasus, virus menjadi resistan pada oseltamivir, tetapi tidak zanamivir.
Tenaga kesehatan di berbagai negara semakin berpengalaman dalam menggunakan obat seperti oseltavimir yang diproduksi sebagai Tamiflu oleh Roche Holding dan Gilead Sciences serta zanamivir, obat hirup produksi Relenza oleh GlaxoSmithKline.
Para pekerja kesehatan, berdasarkan pengalaman, mengetahui bahwa pemberian secara dini obat-obat tersebut pada pasien yang diduga terkena influenza A- H1N1 atau mempunyai gejala awal penyakit tersebut mengurangi risiko dan komplikasi.
Kualitas kesehatan pasien dengan penyakit yang parah juga meningkat. Pengalaman-pengalaman di lapangan tersebut kemudian mengabaikan pentingnya menjaga efektivitas obat.
Obat seringkali diberikan kepada pasien dengan kondisi tubuh baik dan gejala ringan yang diduga influenza A-H1N1. Padahal, pasien berkondisi tubuh baik yang datang dengan gejala ringan itu sebetulnya dapat pulih tanpa pengobatan.
Adapun anak-anak, wanita hamil, dan pasien dengan penyakit tertentu, seperti asma, diabetes, dan persoalan kekebalan tubuh, berpotensi penyakitnya menjadi semakin parah atau berujung kematian.
Risiko resistensi obat terutama tinggi terhadap orang berkekebalan tubuh lemah, yang sebelumnya pernah ditangani dengan menggunakan oseltamivir atau orang yang menggunakan antivirus sebagai prophylactic atau terapi pencegahan.
WHO mengimbau petugas kesehatan perlu menginvestigasi apakah telah terjadi resistensi. Jika terjadi resistensi, perlu diteliti sejauh mana resistensi terhadap obat itu telah menyebar.
Untuk negara berkembang
Koordinator Penanganan Kemunculan Variasi Flu Baru WHO, Dr David Nabarro, mengatakan, sejumlah negara maju setuju membagi vaksin influenza A-H1N1 mereka kepada negara berkembang.
Negara-negara berkembang sangat rentan terhadap influenza A-H1N1 karena tingginya angka penderita malaria, HIV/AIDS, dan tuberkulosis.
Produsen obat hanya dapat membuat vaksin A-H1N1 bagi separuh penduduk dunia per tahunnya. Dengan demikian, setiap negara harus membuat pilihan mengenai siapa penduduk yang akan mendapatkan vaksin itu.
Sebuah laporan hasil pertemuan di New York, Amerika Serikat, yang dipimpin Direktur Jenderal WHO Margaret Chan, menyebutkan, 85 negara berkembang akan benar-benar bergantung kepada donasi vaksin itu.
Negara-negara berkembang tersebut membutuhkan 1,48 miliar dollar AS per tahun untuk menghadapi pandemi H1N1, beberapa tahun ke depan. Sebagian besar dana itu akan digunakan untuk vaksin dan obat.
Sumber: KOMPAS
Baca Selengkapnya...
Menkes Serahkan Bantuan RS Lapangan dan Ambulans kepada Menteri Pertahanan
Jakarta - Depkes. Dalam rangka mendukung peran dan fungsi Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCB) TNI, Departemen Kesehatan RI menyerahkan bantuan berupa Rumah Sakit Lapangan dan Ambulans Bencana. Bantuan diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan RI Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan Prof. Dr. Juwono Sudarsono, MA pada hari Senin, 28 September 2009, di Jakarta untuk diteruskan ke Panglima ABRI dan selanjutnya ke Panglima Kostrad.
Baca Selengkapnya...
Lebaran? Jangan Lupa Jaga Pola Makan Anda
20 September 2009
JAKARTA, KOMPAS.com — Dari delapan departemen di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Cipto Mangkusumo (UGD-RSCM), biasanya departemen penyakit dalamlah yang paling sibuk saat memasuki H+2 Lebaran. Pasalnya, para penderita penyakit kronik tidak menjaga pola makannya saat merayakan Idul Fitri.
Demikian diungkap dr Gurmeet Singh, kepala jaga departemen penyakit dalam UGD-RSCM. "Hari ini sepi tapi besok biasanya kembali seperti biasa," katanya di ruang kerjanya, Minggu (20/9).
Penyakit kronik adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi hanya bisa dikontrol. Yakni dengan mengontrol pola makan dan pola hidup yang bersangkutan. Yang termasuk jenis penyakit ini adalah kencing manis, ginjal, dan jantung. "Di saat Lebaran biasanya mereka merayakan kemenangan tapi tidak terkontrol. Seharusnya mereka kan membatasi konsumsi gula, air putih atau daging-daging yang berkolesterol tinggi," papar Singh.
Hari ini, ia melanjutkan, pasiennya hanya dua orang. Namun, besok diperkirakan akan kembali normal, yakni bisa mencapai 50-60 orang. Artinya ada 30-40 pasien yang stagnan, yang dirawat di selasar karena tidak kebagian kamar. "Untuk itu, kita berharap walaupun hari kemenangan, tolong jaga diri, jaga makannya. Jangan sampai besok 'mendarat' di sini," ujar Singh.
Sumber: KOMPAS
Baca Selengkapnya...
Ahli: Pekerja Penerbangan Mungkin Sebarkan H1n1
18 September 2009
Washington,(ANTARA News) - Pegawai perusahaan penerbangan yang melaporkan untuk bekerja dalam keadaan sakit sangat mungkin dibandingkan dengan penumpang yang sakit untuk menyebarkan infeksi seperti flu babi H1N1 di dalam pesawat. Pekerja yang memperoleh gaji rendah diperkirakan menimbulkan bahaya yang paling besar, kata seorang ahli di pemerintah AS, Kamis, sebagaimana dikutip dari Reuters.
Dr. Michael Bell, ahli mengenai penyakit menular di U.S. Centers for Disease Control and Prevention, mengatakan awak penerbangan dan pegawai lain yang bergerak di seluruh pesawat dapat meninggalkan kuman di sejumlah permukaan, sementara penumpang yang sakit dapat lebih mungkin untuk tidak meninggalkan tempat duduk.
Namun ancaman terbesar dapat berasal dari kontraktor penerbangan yang mendapat bayaran rendah, seperti petugas kebersihan, jika gaji kecil dan keuntungan buruk membuat mereka kesulitan untuk cuti sakit.
"Orang itu mungkin sama efektifnya dalam menyebarkan infeksi seperti orang lain," kata Bell pada pertemuan yang ditaja oleh Dewan Penelitian Nasional, yang independen, mengenai peran yang dimainkan oleh bandar udara dan pesawat dalam penyebaran penyakit.
Para petugas kesehatan masyarakat meminta orang yang sakit tidak melakukan perjalanan dan berisiko menyebarkan infeksi ke orang lain dan menyarankan pekerja yang sakit untuk tinggal di rumah.
"Cara kami membantu pegawai agar tidak menjadi sumber penularan sangat rumit karena ada variasi seperti antara sumber yang dihadapi semua orang itu," kata Bell, yang juga adalah Wakil Direktur bagi Pemantauan Infeksi di CDC.
"Dengan staf kontrak yang dalam banyak hal merupakan bagian yang lebih besar daripada satuan kerja, itu menjadi rumit," katanya.
Masalah infeksi di dalam pesawat dan di bandar udara telah menjadi keprihatinan besar di Amerika Serikat, tempat para pejabat kesehatan masyarakat menghadapi lonjakan kasus flu babi H1N1, saat temperatur musim gugur lebih dingin menyelimuti Belaham Bumi Utara.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mendesak perusahaan penerbangan menekankan kesehatan pribadi di kalangan pekerja dan penumpang, terutama cuci-tangan, saat para pejabat kesehatan menunggu pengiriman pertama vaksin flu babi A/H1N1 akhir bulan ini.
Perusahaan penerbangan komersial memiliki saringan udara yang dapat memerangkap pathogen dan mencegahnya menyebar melalui sistem ventilasi pesawat tersebut.(*)
Sumber: ANTARA
Baca Selengkapnya...
Menkes: Lembaga Kerjasama Riset dengan AS Hanya Satu
New York (ANTARA News) - Pusat riset biomedis dan kesehatan masyarakat Indonesia-Amerika Serikat yang baru dibentuk pada Selasa (15/9) di Washington DC, akan menjadi satu-satunya lembaga kerjasama riset kesehatan antara kedua negara dan tidak mempekerjakan personil dari kalangan militer. Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari kepada ANTARA di New York, Kamis, mengatakan, pusat riset yang dinamai "Indonesia-United States Center for Biomedical and Public Health Research" itu akan diresmikan pada November 2009 dan mulai beroperasi pada Januari 2010.
Ia juga menyatakan, pusat riset itu menjadi lembaga satu-satunya yang secara legal mewakili kerjasama riset kesehatan Indonesia dan AS.
"Lembaga baru ini akan mewakili semua kerjasama riset kesehatan, terutama riset biomedis dan kesehatan publik. Selain itu, tidak akan ada lembaga lain," kata Menkes, ketika ditanya apakah tetap akan ada lembaga kerjasama riset lainnya untuk RI-AS selain "Indonesia-United States Center for Biomedical and Public Health Research".
Saat menjawab pertanyaan, Siti Fadilah menyatakan puas dengan terbentuknya lembaga kerjasama riset yang baru itu.
"Ya (puas), karena kerjasama yang ini benar-benar berdasarkan prinsip yang adil, setara dan transparan. Itu model kerjasama yang belum pernah ada sebelumnya," kata Menkes.
Kesepakatan pembentukan "Indonesia-United States Center for Biomedical and Public Health Research" itu dicapai saat Menteri Siti Fadillah Supari melakukan pertemuan dengan mitranya, Menteri Kesehatan AS Kathleen Sebelius, di Washington, Selasa.
Dalam pernyataan bersama, keduanya sepakat bahwa lembaga kerjasama baru itu akan berada "di bawah kepemimpinan ilmiah sipil".
Kepada ANTARA, Siti Fadillah mengatakan kedua negara memang sepakat bahwa lembaga tersebut hanya akan dipimpin oleh orang-orang dari kalangan sipil dan beranggotakan para peneliti sipil juga.
"Untuk lembaga baru ini, tidak akan ada hubungannya dengan militer," kata Menkes menegaskan.
Mengenai siapa pejabat dari Indonesia dan AS yang akan menjadi pemimpin serta berapa jumlah ilmuwan masing-masing dari kedua negara yang akan dipekerjakan di lembaga tersebut, Siti mengatakan hal itu sedang dalam proses penentuan.
"Siapa yang akan memimpin, berapa jumlah (anggotanya) dan rincian klausul kerjasama, sedang digodok dan akan siap pada November nanti menjelang diluncurkan," ujarnya.
Menurut Menkes, pusat riset biomedis dan kesehatan masyarakat Indonesia-AS itu akan berlokasi di Indonesia, yaitu di Pustlitbang Departemen Kesehatan.
Proses negosiasi bagi pembentukan lembaga itu sendiri, ungkap Menkes, dimulai pada bulan Mei 2009, menyusul diluncurkannya komitmen AS dan Indonesia untuk membangun kemitraan menyeluruh antara kedua negara.
Komitmen tersebut dicapai saat Menlu AS Hillary Clinton berkunjung ke Indonesia dan melakukan pertemuan dengan Menlu Hassan Wirajuda di Jakarta pada 18-19 Februari.(*)
Sumber: ANTARA
Baca Selengkapnya...
12 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang di Mandailing Natal
17 September 2009
Sumatera Utara, Depkes - Bencana banjir bandang yang terjadi di beberapa Desa Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara tanggal 15 September 2009 pukul 02.00 WIB, mengakibatkan korban jiwa sebanyak 12 orang meninggal dunia, 25 orang dinyatakan hilang, dan 2.000 KK mengungsi. Banjir dengan ketinggian air 2 meter tersebut melanda Desa Lubuk Kapundung 1 dan 2, Desa Tanggilang Hutarimbaru dan Desa Rantau Panjang, Desa Manuncang Selabaru, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal.
Hal itu disampaikan dr. Rustam Pakaya, MPH Kepala Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Depkes tanggal 15 September 2009 pukul 12.00 WIB tentang perkembangan masalah kesehatan akibat banjir bandang di Kab. Mandailing Natal.
Menurut dr. Rustam, upaya yang telah dilakukan untuk membantu korban di lokasi bencana, mengirimkan tim kesehatan yang terdiri dari 1 dokter gigi, 1 dokter umum dan 4 perawat serta obat-obatan oleh Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal. Bantuan juga diberikan PPK Regional Sumatera Utara yaitu mengirimkan tim kesehatan, tim Rapid Health Assessment (RHA) yang terdiri dari 3 dokter, 2 perawat, dan 1 sanitarian, serta membawa 50 buah kantong mayat, 60 koli MP-ASI, 1 paket obat banjir, dan 2 kaleng (30 Kg) kaporit. Sedangkan PPK Depkes mengirimkan staf yang akan bergabung dengan Tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Selain di Kab. Mandailing Natal, pada hari yang sama pukul 11.00 WIB bencana banjir juga terjadi di Desa Hilimbosi, Kec. Sitolu Ori, Kab. Nias Utara, Propinsi Sumatera Utara akibat luapan air sungai Sobu dengan ketinggian air 75 Cm.
Tidak ada korban jiwa dan korban luka, maupun korban hilang dalam bencana di Desa Hilimbosi. Namun, 450 jiwa (91 KK) mengungsi dan saat ini sudah pulang ke rumah masing-masing.
Permasalahan kesehatan sampai saat ini masih dapat diatasi oleh jajaran kesehatan setempat. Namun, seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi serta PPK Regional dan PPK Depkes terus melakukan pemantauan di lokasi bencana. Jawa Timur
Tanggal 15 September pukul 04.00 WIB terjadi bencana tanah longsor di Dusun Iburojo, Desa Kaliulang Kec. Tempursari, Kab. Lumajang, Propinsi Jawa Timur. Bencana tanah longsor yang terjadi tidak mengakibatkan korban jiwa, korban luka dan korban hilang, serta pengungsian.
Namun akibat bencana tersebut, 1 unit rumah rusak total, 6 unit rumah rusak parah, 1 buah mushola dan 1 buah jembatan rusak.
Saat ini permasalahan kesehatan masih dapat diatasi oleh jajaran kesehatan setempat. Pemantauan juga tetap dilakukan oleh seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, PPK Regional dan PPK Depkes.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id, info@puskom.depkes.go.id, kontak@puskom.depkes.go.id.
Sumber: Depkes
Baca Selengkapnya...
UU Kesehatan Tidak Adil untuk Perempuan
16 September 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-Undang Kesehatan dianggap tidak adil terhadap perempuan. Undang-Undang Kesehatan disahkan dalam rapat paripurna DPR, Senin, 14 September 2009. Demikian antara lain terungkap dalam jumpa pers yang digelar Yayasan Kesehatan Perempuan, Rabu (16/9), guna menyikapi disahkannya Undang-Undang Kesehatan. Yayasan Kesehatan Perempuan bersama sejumlah elemen masyarakat akan kembali mengkaji pasal-pasal yang potensial diuji material ke Mahkamah Konstitusi dan mengawal perumusan peraturan pemerintah turunan perundangan itu.
Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan, Ninuk Widyantoro mengatakan, dalam praktiknya nanti, tidak semua perempuan terlayani pilihan aborsi yang aman bagi seluruh perempuan tidak akan terfasilitasi. Pengaturan tentang aborsi dalam UU Kesehatan menegaskan posisi Indonesia yang melarang aborsi aman dengan pengecualian kasus-kasus tertentu yaitu korban perkosaan dan kondisi kedaruratan medis.
Realitas dalam masyarakat seperti terjadinya incest, remaja hamil di luar nikah, dan keterpaksaan aborsi karena tekanan ekonomi terabaikan. Padahal, penghentian kehamilan yang tidak diinginkan sudah terjadi mulai yang dilakukan sendiri oleh perempuan maupun di tempat aborsi tidak aman.
Seharusnya undang-undang tidak diskriminatif. Setiap orang mempunyai hak sama atas pelayanan kesehatan aman, ujarnya. Pengaturan aborsi aman bukan berarti mendorong aborsi melainkan memberikan pilihan bagi perempuan untuk memutuskan. Jika ada tempat aborsi aman dilengkapi konseling, perempuan dapat memutuskan melanjutkan kehamilannya atau tidak dengan informasi dan persiapan lebih baik. Kalau keputusannya tidak melanjutkan kehamilan, perlu ada tempat aborsi aman.
"Ketidakadilan lainnya ialah persoalan sanksi bagi orang yang sengaja melakukan aborsi yakni penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Perempuan kembali harus menanggung hukuman. Sedangkan, pria yang berhubungan dengan perempuan tersebut terlepas dari beban," ujar Ninuk.
Sumber: KOMPAS
Baca Selengkapnya...
Rumah Sakit Diminta Siaga Selama Lebaran
MEDAN, KOMPAS.com - Rumah sakit di Sumut terutama yang berada di daerah-daerah jalur arus mudik diminta tetap siaga penuh pada saat tingginya arus mudik maupun ketika libur Lebaran. Ketua Persatuan Rumah Sakit (Persi) Indonesia cabang Sumatera Utara, Sjahrial R Anas, di Medan, Selasa, mengatakan, pada saat arus mudik diperkirakan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas seperti sepeda motor dan mobil.
Untuk itu setiap rumah sakit yang berada di jalur perlintasan arus mudik harus siaga penuh mengantisipasi hal tersebut, karena peristiwa kecelakaan tidak dapat diduga sama sekali.
Namun jangan hanya siaga saja kalau tenaga dokter juga tidak tersedia."Jangan sampai pelayanan kepada pasien terabaikan dan tidak terpenuhi karena tugas dokter memang melayani pasien.Unit pelayanan, seperti IGD harus tetap berjalan tetap berjalan," katanya.
Intinya rumah sakit harus siaga 24 jam terutama pada saat-saat puncak arus mudik, begitu juga pada saat Lebaran karena biasanya usai puasa ada saja pasien yang masuk rumah sakit baik karena kecelakaan, salah makan, maupun alergi, katanya.
"Kalau kami menerima temuan atau laporan, nanti akan kami sikapi. Sebab, setiap rumah sakit memang memiliki standar pelayanan sendiri dan aturan saat libur Lebaran nanti," jelasnya.
Hal yang sama juga dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Chandra Syafei.Menurut dia, pihaknya telah mengintruksikan kepada pimpinan puskesmas yang ada di daerah-daerah untuk siaga penuh selama tingginya arus mudik dan libur Lebaran.
Selain itu, dinas kesehatan di daerah-daerah daerah juga diminta untuk menempatkan petugas paramedis dan dokter di sejumlah posko pada arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.
"Puskemas harus siaga penuh selama 24 jam guna mengantisipasi tingginya kecelakaan lalu lintas.Kami juga telah minta kepada seluruh kepala puskemas yang ada di daerah-daerah terutama yang fasilitas rawat inap untuk tetap buka meski libur Lebaran demi memaksimalkan pelayanan bagi warga yang menderita sakit,"katanya.
Sumber: KOMPAS
Baca Selengkapnya...
Penderita HIV/AIDS di Kota Jambi Terus Bertambah
Jambi (ANTARA News) - Penderita penyakit HIV/AIDS selama kurun waktu sembilan tahun di Kota Jambi terus bertambah, kata Pjs Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Sahlian Lubis, Selasa. Sejak tahun 1999 hingga Mei 2009 jumlah penderita HIV di Jambi tercatat 218 orang, sedangkan penderita AIDS sebanyak 122 orang, dan berdasarkan data, fluktuasinya hampir setiap tahun penderitanya terus bertambah, katanya saat menghadiri pertemuan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).
Ia mengatakan, salah satu penyebab meningkatnya penderita AIDS antara lain meningkatnya kebebasan berhubungan antara lawan jenis dan tingkat pengetahuan masyarakat akan hubungan seksual juga masih rendah.
"Kebanyakan kasus yang terjadi akibat kurangnya pengetahuan akan kesehatan dalam hubungan seksual. Masyarakat khususnya kaum muda juga mengalami kebebasan dalam berhubungan seksual," tuturnya.
Syahlian memperkirakan jumlah penderita virus HIV/AIDS di Kota Jambi bisa saja terus bertambah, jika pola kehidupan dan pengetahuan masyarakat akan kehidupan seksual masih rendah.
Hal tersebut juga bisa diakibatkan keengganan masyarakat dalam memeriksakan kesehatan jika sewaktu-waktu mengalami gangguan kesehatan tubuh.
Untuk menekan jumlah penderita HIV/AIDS, pihaknya telah seringkali memberikan sosialisasi akan pentingnya hidup sehat, khususnya dalam hal hubungan seksual, sebab, paling banyak penyebaran HIV/AIDS ditimbulkan melalui hubungan seksual.
"Salah satu cara aman adalah menggunakan kondom, namun yang paling aman dan penting setia terhadap pasangan," katanya.
Menurut dia, HIV/AIDS ataupun virus-virus sejenisnya umumnya ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam (membran mukosa) atau aliran darah, dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminal, dan air susu ibu.
Penularannya dapat terjadi melalui hubungan intim, transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi, antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin, atau menyusui, serta bentuk kontak lainnya dengan cairan-cairan tubuh tersebut.
"Obat HIV/AIDS hingga kini belum ditemukan. Untuk itu penting bagi kita tahu apa sebenarnya HIV/AIDS serta bagaimana pencegahannya," tuturnya.
Ia berharap masyarakat waspada dan benar-benar tahu bagaimana pencegahannya, khususnya bagi kalangan muda, sebab sebagian besar penderitanya kaum muda dalam masa produktif.(*)
SUmber: ANTARA
Baca Selengkapnya...
30 Bidan Desa Sarolangun Dapat Bantuan Motor
Jambi (ANTARA News) - Sedikitnya 30 bidan desa di Kabupaten Sarolangun, Jambi, mendapat bantuan sepeda motor jenis bebek, terutama untuk bidan yang tinggal di desa terpencil dan sangat terpencil. Sepeda motor yang diberikan tersebut merupakan bantuan dari Pemkab Sarolangun melalui Dinas Kesehatan setempat, dan akan diserahkan usai Idul Fitri, kata Pjs Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun H Adnan Se, Mkes ketika dihubungi di Sarolangun, Selasa.
Kendaraan itu diberikan untuk kelancaran operasioanal para bidan, karena bertugas di daerah terpencil yang jauh dari pusat ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.
Adnan berharap kendaraan roda dua ini bisa memperlancar akses para bidan desa untuk membantu warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, sehingga bisa meningkatkan kehidupan sehat bagi masyarakat Sarolangun.
Sementara itu, beberapa bidan desa yang akan mendapat bantuan sepeda motor dari Pemkab Sarolangun itu, mengakui sangat terbantu sekali, apalagi persoalan transportasi sering menjadi kendala untuk menjangkau rumah penduduk yang jauh dari Puskesmas Pembantu (Postu).
"Kami sangat terbantu sekali dengan adanya bantuan sepeda motor. Ini merupakan perhatian Pemkab Sarolangun untuk memperlancar tugas-tugas kami," kata Siti salah seorang bidan desa.(*)
Sumber: ANTARA
Baca Selengkapnya...
Kesiapsiagaan Kesehatan Hadapi Arus Mudik Lebaran 1430H/2009
Jakarta, Depkes - Berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri 1430H/2009, penduduk yang melaksanakan mudik diperkirakan mencapai 10 juta orang. Lebih dari 80% menggunakan angkutan darat (bus, kereta api dan kendaraan pribadi), selebihnya menggunakan angkutan laut dan udara. Kondisi tersebut menyebabkan terjadi penumpukan penumpang di bandara, pelabuhan dan terminal serta penumpukan pemudik di sepanjang jalan raya terutama di Jawa, sehingga diperlukan pelayanan kesehatan.
Untuk melayani pemudik yang menggunakan angkutan laut dan udara, setiap Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang merupakan UPT Depkes di daerah menyiapkan pos-pos kesehatan di terminal pelabuhan dan bandara sesuai jadwal keberangkatan kapal dan pesawat, ujar Dirjen P2PL Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P., MARS tentang kesiapsiagaan kesehatan menghadapi Arus Mudik Lebaran tahun 1430 H/2009.
Ditambahkan, untuk mencegah terjadinya penularan penyakit melalui makanan Dirjen P2PL Depkes juga menginstruksikan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) dan KKP berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat melakukan pemeriksaan sampel makanan di rumah-rumah makan yang berada di terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut dan bandara serta rumah makan yang menjadi tempat pemberhentian pemudik.
Menurut Prof. Tjandra, Depkes juga menyiagakan Posko Lebaran 1430H/2009 di Ditjen P2PL Depkes dengan nomor telp. (021) 4257125 dan fax (021) 42877588. Apabila terjadi bencana selama mudik lebaran, Posko ini akan berkoordinasi dengan Posko bencana Pusat Penanggulangan Krisis Depkes.
Untuk sinkronisasi kesiapsiagaan di lapangan, Ditjen P2PL Depkes telah melakukan rapat koordinasi dengan internal Depkes maupun dengan sektor terkait seperti Departemen Perhubungan dan Pusdokkes Polri, ujar Prof. Tjandra.
Selain itu, Dirjen P2PL juga mengirimkan surat edaran kepada gubernur di 8 provinsi agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk menyiapkan Rumah Sakit dan Puskesmas, membentuk Pos-pos Kesehatan; pengawasan sanitasi makanan dan pengamatan penyakit potensi KLB (kejadian luar biasa).
Ditambahkan, untuk melayani pemudik yang menggunakan jalur darat telah dikoordinasikan dengan Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyiapkan sekitar 700 pos kesehatan di sepanjang jalur mudik di Lampung, P.Jawa dan Bali. Puskesmas dan RS di jalur mudik telah disiapkan oleh Dinas Kesehatan masing-masing dengan pelayanan emergency dan rujukan. Informasi letak pos-pos kesehatan sudah tercantum dalam peta mudik yang diterbitkan Ditjen Perhubungan Darat Dephub, ujar Prof. Tandra.
Waktu kesiapsiagaan di Pos-pos kesehatan dan Puskesmas serta bandara adalah H-7 sampai dengan H+7. Sedangkan di pelabuhan laut mulai H-14 sampai dengan H+14 karena penumpang kapal melakukan perjalanan lebih awal dan sebaliknya pulang paling akhir.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id, info@puskom.depkes.go.id, kontak@puskom.depkes.go.id.
Sumber: Depkes
Baca Selengkapnya...
Depkes Dirikan RS Lapangan untuk Korban Gempa Tasikmalaya
Jakarta, Depkes - Untuk menanggulangi permasalahan kesehatan akibat gempa di Tasikmalaya, Depkes telah melakukan beberapa upaya yaitu dengan mendirikan RS Lapangan di Kec. Pengalengan Kab. Bandung sejak tanggal 8 September 2009. Selain itu, mendistribusikan 7 ton MP-ASI untuk Dinkes Provinsi Jawa Barat serta Dinkes Provinsi Jawa Tengah, 10 ton obat-obatan dan bahan habis pakai, memberikan 100 vial ATS 1500 IU, mengirimkan tim RHA, tim kesehatan, tim surveilans, tim kesehatan psikososial. Memberikan 25 kantong mayat, 90 kg Kaporit, 24 botol air rahmat dan 2 dos lem lalat untuk Kab. Cianjur. Memberikan 20 veltbed untuk Kab. Tasikmalaya, 500 PAC, 500 polybag, 10 dos air rahmat, dan 2 dos lem lalat untuk Dinkes Kab. Garut. Untuk Dinkes Kab. Ciamis diberikan bantuan 500 PAC, 90 kg tawas, 36 botol air rahmat, 2 dos lem lalat dan mengirimkan 1000 lembar kelambu untuk Dinkes Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, Depkes juga memberikan bantuan biaya operasional sebesar Rp. 300 Juta.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Depkes dr. Rustam Pakaya, MPH tentang perkembangan permasalahan kesehatan akibat gempa Tasikmalaya tanggal 14 September 2009 pukul 16.00 WIB.
Menurut dr. Rustam, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa Tasikmalaya sebanyak 80 orang yaitu 79 orang di Propinsi Jawa Barat dan 1 orang di DKI Jakarta. 27 orang dinyatakan hilang di Kab. Cianjur, 370 orang luka berat yaitu 364 orang di Provinsi Jawa Barat dan 6 orang di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah korban luka ringan sebanyak 1.098 orang yaitu 1.060 orang di Provinsi Jawa Barat dan 38 orang di DKI Jakarta. Korban yang masih dirawat inap rumah sakit sebanyak 20 orang di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan jumlah korban rawat jalan di Pos kesehatan di 5 Kabupaten sebanyak 29.856 orang.
dr. Rustam menambahkan, upaya penanggulangan masalah kesehatan yang dilakukan oleh Dinkes Propinsi Jawa Barat yaitu melakukan evakuasi korban, memberikan pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan di 101 Pos Kesehatan, mendistribusikan 27 paket obat bencana dan melakukan pemantauan di lokasi bencana.
Sedangkan Dinkes Provinsi DKI Jakarta selain melakukan evakuasi korban juga memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di 9 Rumah Sakit dan melakukan pemantauan di lokasi bencana. RSUP Hasan Sadikin Bandung mengirimkan tim bantuan kesehatan yaitu Tim I sebanyak 30 orang (spesialis bedah dan perawat), dan Tim II sebanyak 20 orang (spesialis anak dan perawat).
Selain itu, Dinkes Provinsi Jawa Tengah juga mengirimkan 50 dos MP-ASI biskuit, 30 kotak hygine kit, obat-obatan, kaporit dan PAC ke Dinkes Kab. Cilacap, penyediaan air bersih oleh PDAM, memberikan pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan dan mengoperasionalkan water purifier untuk back up air bersih di Kec. Kedungreja.
Permasalahan kesehatan sampai saat ini masih dapat diatasi oleh jajaran kesehatan setempat. Namun, pemantauan tetap dilakukan oleh seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi yang mengalami kejadian gempa bumi tektonik serta Pusat Penanggulangan Krisis Depkes.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id, info@puskom.depkes.go.id, kontak@puskom.depkes.go.id.
Sumber: Depkes
Baca Selengkapnya...
Indonesia – Amerika Serikat Sepakati Kerangka Baru Kerja Sama Bidang Kesehatan
Washington D.C., Depkes – Menteri Kesehatan RI Dr. dr. Siti Fadilah Supari Sp.Jp(K) dan Sekretaris Kementerian Kesehatan dan Pelayanan Kema-nusiaan AS Kathleen Sebelius hari ini menyepakati kerjasama di bidang kesehatan dan pembentukan sebuah Pusat Riset Biomedis dan Kesehatan Publik Indonesia-Amerika Serikat (Indonesia-United State Center for Biomedical and Public Health Research).
Kesepakatan bersejarah ini diraih pada pertemuan antara Menkes Siti Fadilah dengan Menteri Kathleen Sebelius dan delegasi masing-masing negara di kantor Departemen Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan AS di Washington, D.C. Delegasi Departemen Kesehatan RI yang dipimpin Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari beranggotakan diplomat senior, Dr. Makarim Wibisono, Direktur Jenderal P2PL Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Prof. Dr. Agus Purwadianto, S.H, M.Si, Sp.F(K), dan Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Kesehatan Publik, Dr. Widjaja Lukito, Ph.D., Sp. G.K.
Pertemuan tersebut adalah sebuah langkah maju menuju terwujudnya kolaborasi antar Departemen Kesehatan RI dan AS yang menjadi elemen penting untuk meningkatkan pertukaran ilmiah, transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, program riset dan kesehatan publik yang lebih intensif terhadap penyakit-penyakit yang menjadi prioritas utama dunia.
“Departemen Kesehatan RI dan Departemen Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan AS berencana untuk meningkatkan kerja sama di bidang kesehatan dalam kerangka sebuah kemitraan yang menyeluruh antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Kerangka kerja sama baru ini akan fokus pada riset dan program pelatihan dasar klinis dan kesehatan publik. Kami berharap adanya perbaikan dan perluasan aset riset biomedis dan kesehatan publik antar kedua negara dan di tingkat regional dengan kepemimpinan dan keterlibatan para ilmuwan sipil kedua negara,” demikian pernyataan bersama Menteri Siti Fadilah dan Menteri Kathleen Sebelius.
Lebih lanjut, pernyataan bersama ini menyebutkan kedua pihak telah sepakat untuk membentuk Pusat Riset Biomedis dan Kesehatan Publik Indonesia – Amerika Serikat yang baru dan akan dikelola oleh para ilmuwan sipil kedua negara.
Kerangka baru kerja sama ini mengawali sejarah baru kerja sama di bidang kesehatan antar kedua negara yang sebelumnya dilaksanakan antara Departemen Kesehatan dan Angkatan Laut AS.
Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa “Kedua negara berharap kerja sama ini dapat bermanfaat dan berlangsung jangka panjang dengan mengedepankan prinsip saling hormat-menghormati dan transparansi.”
Untuk menindaklanjuti kemitraan ini, kedua negara berencana untuk mengadakan Pertemuan Pejabat Senior Pemerintahan setiap tahun dan konsultasi tingkat menteri secara berkala.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id, info@puskom.depkes.go.id, kontak@puskom.depkes.go.id.
Sumber: Depkes
Baca Selengkapnya...
RUU Kesehatan Disahkan
15 September 2009
JAKARTA, KOMPAS.com — Terlepas dari berbagai kontroversinya, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesehatan dalam sidang paripurna, Senin (14/9), atau sehari lebih cepat dari rencana. UU Kesehatan yang baru ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Menurut Ketua Komisi IX dr Ribka Tjiptaning, yang juga Ketua Panitia Khusus Komisi IX untuk pembahasan RUU Kesehatan, kalau RUU Kesehatan sebagai payung hukum sudah diselesaikan, DPR bisa menyelesaikan perundangan lain yang terkait, seperti RUU Rumah Sakit.
Pengesahan RUU Kesehatan yang pembahasannya berlangsung tujuh tahun melalui dua periode pergantian anggota DPR itu berlangsung tak lebih dari 40 menit, setelah sidang paripurna mengesahkan RUU Narkotika. Selain itu, DPR juga mengesahkan RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan RUU tentang Keimigrasian.
Sidang yang seharusnya mulai pukul 10.00 mundur sampai pukul 11.45 setelah memenuhi kuorum, dengan kehadiran 277 anggota DPR dari jumlah 550.
Rumit
Menurut Ribka, dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan terkait pembahasan RUU Kesehatan (10/9), 8 fraksi menerima RUU Kesehatan, 1 fraksi, yakni Partai Bintang Reformasi (PBR), menerima dengan catatan, sementara Partai Damai Sejahtera (PDS) menolak, keduanya terkait dengan pasal-pasal mengenai kesehatan reproduksi, khususnya aborsi.
Dalam sidang pleno, PDS akhirnya menerima RUU Kesehatan. Namun, terkait dengan aborsi, PDS hanya menerima Pasal 75 (2a), yang mengatur indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin. Senada dengan itu, PBR memberi catatan yang menolak aborsi untuk kehamilan akibat pemerkosaan, dengan menggunakan alasan hak hidup untuk janin.
”Pasal-pasal tentang aborsi sangat rumit dan penuh kontroversi,” ujar dr Mariani Akib Baramuli dari Fraksi Partai Golkar, seusai pengesahan, ”Yang tertera dalam RUU itu adalah kompromi yang paling mungkin.”
Hal senada disampaikan anggota Komisi IX, Tuti Indarsih Loekman Soetrino dari Fraksi Partai Amanat Nasional. ”Kalau menolak RUU Kesehatan karena soal aborsi, berarti juga menolak semua isi RUU, termasuk pasal-pasal yang menguntungkan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Koordinator Jaringan Kerja Program Legislasi Nasional Pro-Perempuan (JKP3) Ratna Batara Munti, teks final dari RUU memang mengakomodasi masukan dari organisasi nonpemerintah, khususnya tentang konseling dalam pasal yang menyangkut aborsi. Besar sanksi juga sudah jauh berkurang. Namun, teks final itu tetap mendiskriminasi hak atas pelayanan kesehatan reproduksi atas dasar moral.
Poin-poin penting
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta yang membacakan pidato Presiden memaparkan beberapa poin penting dalam RUU Kesehatan, terkait dengan pembiayaan kesehatan dan ketentuan aborsi yang menyebut dengan jelas istilah ”aborsi”, bukan ”tindakan medis”, seperti dalam UU Kesehatan sebelumnya. UU ini juga memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengendalikan harga obat esensi dan obat generik agar harganya terjangkau oleh masyarakat miskin.
Andi juga mengatakan, sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 5 persen serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 10 persen. UU Kesehatan menegaskan, hak bayi untuk memperoleh ASI eksklusif selama enam bulan.
Dr Ribka mengingatkan, terdapat 11 peraturan pemerintah dan 10 peraturan presiden terkait dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang belum dilaksanakan. (MH/INE)
Sumber: KOMPAS
Baca Selengkapnya...
Liga Eropa Gunakan Lima Wasit
Zurich, (ANTARA News) - Sepak bola akan mengalami salah satu perubahan paling radikal pekan ini ketika pertandingan tahap grup Liga Eropa dimulai dengan menggunakan tim wasit yang terdiri atas lima orang. Kompetisi yang sebelumnya bernama Piala UEFA itu akan mendapat asisten wasit tambahan yang menjalankan tugasnya di sisi setiap gawang untuk membantu mengawasi apakah para pemain melakukan "diving" di kotak penalti dan melakukan kesalahan di daerah itu dan juga menetapkan bahwa telah melalui garis gawang, sebagaimana dikutip dari Reuters.
Sistem tersebut akan dijalankan di 24 pertandingan mulai Kamis, dengan mempertandingkan tim-tim seperti Ajax Amsterdam, Valencia, AS Roma, Panathinaikos, PSV Eindhoven, dan Sporting Lisbon.
Para ofisial berharap sistem tersebut dapat mengurangi jumlah kesalahan keputusan wasit -- yang sering diekspos secara terang-terangan dalam tayangan ulang televisi -- tanpa menggunakan teknologi video.
Presiden UEFA Michel Platini dan Presiden FIFA Sepp Blatter adalah penentang keras teknologi, kecuali mikropon dan "headsets" yang digunakan ofisial pertandingan untuk berkomunikasi satu dengan lainnnya.
"Segala sesuatunya belum membaik dalam perwasitan selama lebih dari 100 tahun. Saya menentang teknologi video karena hal itu akan mempermalukan orang dalam pertandingan, tetapi sistem ini akan membantu wasit mengambil keputusan yang benar," kata Platini bulan lalu.
"Ini dapat menjadi perubahan paling signifikan dalam pertandingan selama lebih dari 100 tahun."
Perubahan peraturan besar terjadi tahun 1992 ketika para penjaga gawang dilarang menangkap bola hasil operan rekan satu timnya, sehubungan dengan adanya kecaman terhadap permainan negatif di Piala Dunia di Italia dua tahun sebelumnya.
Percobaan Brasil
Sembilan tahun lalu suatu percobaan dilakukan di Kejuaraan Paulista, Brasil, dimana dua wasit pertandingan -- yang masing-masing bertanggung jawab atas setengah lapangan -- memimpin pertandingan dengan tanggung jawab yang sama.
Tetapi, badan sepak bola dunia, FIFA, memutuskan untuk menentang penggunaan sistem itu.
Percobaan terakhir pertama dicoba dalam turnamen UEFA U-19 tahun lalu.
Bulan Februari, badan pembuat undang-undang Dewan Persatuan Sepak Bola Internasional (IFAB) mengatakan percobaan itu dapat dilanjutkan pada tingkat profesional.
Asisten wasit tambahan itu akan ditempatkan di sisi tiang gawang yang paling dekat dengan penjaga garis, tetapi tidak memegang bendera.
Mereka pada umumnya akan tetap berada di belakang gawang , tetapi mungkin masuk ke daerah penalti untuk mengikuti jalannya pertandingan bila bola berada di sisi lainnya lapangan tersebut.
Di Liga Eropa, mereka akan berasal dari negara yang sama dengan tiga ofisial lainnya.
Para ahli teknis yang ditunjuk IFAB akan memantau penampilan para wasit itu untuk menilai sistem baru tersebut dan menetapkan apakah mereka meningkatkan kontro mereka pada pertandingan tersebut.
Pelatih Manchester United Alex Ferguson mengatakan dalam forum pelatihan baru-baru ini bahwa para ofisial tambahan itu juga akan membantu dalam suatu serangan balasan.
"Dengan kecepatan para pemain sekarang ini, tidak mungkin bagi wasit untuk terus mengikutinya," katanya. "Ini merupakan kemajuan dan kemajuan penting," katanya.(*)
Sumber: ANTARA
Baca Selengkapnya...
Permasalahan Kesehatan Akibat Tanah Longsor di Kab. Bogor, Jawa Barat.
Jakarta (Depkes) - Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor pada tanggal 11 September 2009 telah terjadi tanah longsor di Kampung adat Urug, Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Mengakibatkan 6 (enam) rumah hancur dan 2 (dua) rumah rusak berat.
Akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban luka ringan 2 (orang), tidak terjadi pengungsian dan tidak ada kerusakan fasilitas kesehatan.
Upaya yang dilakukan antara lain : evakuasi korban, memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Sukajaya dan Pemantauan di lokasi bencana.
Saat ini permasalahan masih dapat diatasi oleh jajaran kesehatan setempat. Pemantauan tetap dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes.
Sumber: Depkes
Baca Selengkapnya...
RUU Kesehatan Sudah Sesuai Harapan
14 September 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Tuti Indarsih Loekman Soetrisno mengatakan, Undang-Undang Kesehatan yang disahkan tersebut sudah sesuai harapan. Termasuk pasal-pasal yang mengatur ketentuan aborsi. Mengenai aborsi, harus ada undang-undang supaya jelas antara lain ketentuan usia janin dan siapa yang boleh melakukan. "Ada sanksi pidana, jika aborsi tidak sesuai aturan. Itu berarti ilegal dan bisa dituntut," ujarnya usai pengesahan RUU Kesehatan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (14/9). Namun, keberadaan UU yang baru itu memang tidak dapat menjamin bahwa praktik-praktis aborsi tersembunyi yang membahayakan kesehatan tidak terjadi lagi.
Dalam perundangan itu aborsi dilarang dan hanya diperbolehkan dengan persyaratan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Itu pun dengan mempertimbangkan usia keha milan, ketersediaan tenaga kesehatan, persetujuan ibu hamil, izin suami (kecuali bagi korban perkosaan), dan ketersediaan pelayanan kesehatan. Aborsi diizinkan setelah adanya konsultasi dan dilaksanakan konseling pasca tindakan.
Tuti mengatakan, suara di DPR sendiri tidak bulat mengingat ada fraksi tidak setuju dengan diaturnya soal aborsi. Walaupun, akhirnya menerima dengan catatan aborsi dengan indikasi kedaruratan medis yang membahayakan nyawa ibu dan anak. Kalau menolak RUU Kesehatan, berarti menolak semua isi RUU tersebut, termasuk pasal-pasal yang menguntungkan masyarakat, ujarnya.
Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Pansus RUU Kesehatan, dr Ribka Tjiptaning mengatakan, UU Kesehatan merupakan payung hukum yang diperlukan segera. Dengan adanya UU tersebut, DPR dapat segera menyelesaikan perundangan lain terkait seperti RUU Rumah Sakit.
Selama ini, Indonesia belum pernah mempunyai UU Rumah Sakit. Padahal, sekarang ini rumah sakit sudah semakin banyak dan menjadi industri dengan tarif relatif mahal sehingga perlu pengaturan agar ma syarakat tidak dirugikan. Terlebih lagi dengan posisi tawar pasien yang rendah. RUU Rumah Sakit dijadwalkan disahkan pada akhir September.
Sumber: KOMPAS
Baca Selengkapnya...
Insentif Dokter Spesialis di Mimika Rp25 Juta/Bulan
Timika (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua memberikan insentif sebesar Rp25 juta setiap bulan kepada dokter spesialis yang bertugas di wilayah itu.
Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Erens Meokbun di Timika, Senin mengatakan pemberian insentif kepada para medis bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja bagi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Insentif sebagai bentuk perhatian dari Pemda terhadap aparatur yang bertugas di daerah dan diharapkan bisa memacu semangat mereka untuk bekerja lebih maksimal," kata Meokbun.
Ia menyebutkan saat ini terdapat lima dokter spesialis yang bertugas di Mimika yaitu spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis mata, spesialis bedah, dan spesialis jantung.
Insentif juga diberikan kepada dokter umum sebesar Rp10 juta per bulan dan juga kepada petugas kesehatan lainnya. Besarnya nilai insentif petugas yang lain disesuaikan dengan beban tugas mereka dan sulitnya medan tempat tugas mereka.
Terkait pemberian insentif kepada petugas kesehatan, Direktur RSUD Mimika drg Fransiskus Thio berharap Pemda tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan petugas kesehatan di RSUD Mimika.
Ia mengemukakan, beban tugas dan tanggung jawab para dokter dan perawat di RSUD Mimika jauh lebih berat dari petugas yang ada di Puskesmas.
"Beban riil kerja di RSUD jauh lebih berat, demikian pun dengan risikonya," kata Thio.
Thio mengatakan jumlah tenaga kesehatan di RSUD Mimika saat ini belum sepenuhnya memadai. Dengan keterbatasan tenaga dimaksud, setiap petugas dituntut tanggung jawab lebih dalam memberikan pelayanan.
"Kami sangat memperhatikan hal ini, jangan sampai pasien terlantar karena petugas lalai akibat overload kerja," ungkap Thio.
Ke depan ia berharap RSUD Mimika diaraahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah dengan memiliki otonomi yang lebih luas dalam mengelola keuangannya sendiri.
Pasalnya, kata Thio, selama satu tahun berjalan RSUD Mimika kesulitan memenuhi kebutuhan operasional karena harus menunggu pencairan dana APBD yang membutuhkan proses lama dan berbelit-belit.
"Kebutuhan operasional yang sifatnya rutin seperti makan pasien, pengadaan oksigen, pengadaan obat dan honor pegawai tidak bisa menunggu tender selesai," jelasnya.(*)
Sumber: ANTARA
Baca Selengkapnya...
Indonesia-Amerika Serikat Jajagi Kerangka Baru Kemitraan Bidang Kesehatan
13 September 2009
Jakarta - Depkes. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr.dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP(K) akan mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Kesehatan dan Layanan kemanusiaan Amerika Serikat Kathleen Sebelius di Washington DC dan hari ini bertolak ke Amerika untuk melakukan pembahasan menuju tercapainya kerangka baru kemitraan di bidang kesehatan dalam rangka pembentukan sebuah pusat riset biomedis dan kesehatan publik.
Pada pertemuan ini, Menkes Siti Fadilah Supari memimpin Delegasi RI yang beranggotakan, diplomat senior Dr. Makarim Wibisono, Dirjen P2PL Prof. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P, MARS, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI Prof, dr. Agus Purwadianto, S.H., Staf Khusus Menkes bidang Kesehatan Publik dr. Widjaja Lukito, PhD.
Pertemuan mendatang merupakan kelanjutan dari serangkaian pembicaraan antara Departemen Kesehatan RI dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS yang dimulai semenjak Barrack Obama menjadi Presiden Amerika Serikat. Sebelumnya, delegasi Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS berkunjung ke Jakarta pada bulan Agustus 2009 dan mengadakan pertemuan dan pembicaraan dengan Departemen Kesehatan RI. Hal ini merupakan kemitraan berbasis kesetaraan, keadilan, dan transparansi yang saling menguntungkan kedua negara.
Lebih lanjut Menteri Siti Fadilah Supari mengatakan “Indonesia selalu terbuka untuk menjalin kerja sama dengan siapa pun di bidang kesehatan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, transparansi, manfaat bersama, saling menghormati, akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Barrack Obama telah membawa spirit baru yang positif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikedepankan Indonesia“.
Kami optimis, sebuah kerangka baru kemitraan antara Departemen Kesehatan RI dan AS akan disepakati dalam waktu dekat ini, “ tambah Menkes.
Jika disepakati, kerangka baru kemitraan ini akan menjadi sejarah baru kerja sama antar kedua Negara di bidang kesehatan, khususnya di bidang penyakit menular, penilaian risiko dan respon terhadap risiko kesehatan.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id, info@puskom.depkes.go.id, kontak@puskom.depkes.go.id.
Sumber: Depkes
Baca Selengkapnya...
Memilih Menteri Kesehatan Bervisi Sistemik
Sudirman Nasir
Liputan6.Com - Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diberitakan akan menerapkan kontrak kerja dan pakta integritas terhadap para calon menteri yang akan menjadi pembantunya pada pemerintahan mendatang. Tujuannya agar para menteri dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pertanggungjawaban dirinya kepada presiden dan kepada rakyat. Pakta integritas ini, menurut SBY, sangat penting agar bisa diketahui apa kontrak kerja politik Presiden dengan menterinya dan apa pakta integritas antara kepala pemerintahan dan anggota kabinet. Pakta integritas ini juga menjadi semacam penyaring untuk memilih menteri-menteri yang profesional dan memiliki visi kemampuan handal di bidangnya masing-masing.
Di tengah masyarakat dan di antara elit-elit politik perbincangan mengenai calon-calon menteri itu kini memang marak. Banyak bagian masyarakat menginginkan menteri-menteri mendatang lebih banyak berasal dari kalangan profesional yang benar-benar mengerti bidangnya. Meski tak segencar pembicaraan mengenai calon-calon menteri di bidang ekonomi ataupun politik, calon menteri kesehatan juga mulai diperbincangkan sejumlah kalangan. Kementerian kesehatan selama ini diisi kalangan profesional dokter namun harus disadari bawah hal itu tidak dengan sendirinya memadai untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita. Kenyataan bahwa kementerian kesehatan selalu diisi oleh dokter, juga secara tidak langsung memberi kesan bahwa masalah kesehatan masyarakat terlalu teknis sehingga cukup diserahkan pada kalangan dokter, paramedis dan para ahli maupun praktisi kesehatan masyarakat. Akibatnya masalah kesehatan masyarakat juga seringkali dilihat tidak secara sistemik tapi secara terpisah (isolated) dari masalah-masalah politik dan sosial-ekonomi yang melingkupinya. Masalah kesehatan seringkali disalahpahami sebagai sekadar masalah pengobatan dan masalah rumah sakit.
Hak-hak dasar
Saat ini kita sangat membutuhkan Menteri Kesehatan yang jernih memahami bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam suatu negara lebih sebagai akumulasi hasil (outcome) keterpenuhan hak-hak dasar warganegara pada empat bidang dasar yaitu gizi (nutrisi), perumahan, sanitasi dan pendidikan yang memadai ketimbang sekadar hasil dari ketersediaan pelayanan pengobatan di rumah sakit. Peran keterpenuhan keempat bidang di atas sangat besar dalam meningkatkan indikator-indikator kesehatan masyarakat penting seperti penurunan angka kematian dan peningkatan harapan hidup (Blankenship et al, 2006; Moodie, 2008). Peran keempat bidang tersebut dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat bahkan jauh lebih tinggi dibanding peran pelayanan kesehatan kuratif (pengobatan). Ketersediaan pelayanan kuratif tidak akan signifikan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tanpa keterpenuhan keempat hak-hak dasar itu.
Banyak penelitian menunjukkan, negara-negara yang memiliki usia harapan hidup tinggi seperti negara-negara Skandinavia, Eropa Barat, Amerika Utara, Australia, Selandia Baru, Jepang, dan negara-negara berkembang yang usia harapan hidupnya meningkat cukup pesat seperti Kuba, Cile, Brazil, Srilanka, negara bagian Kerala di India, Malaysia maupun Thailand semuanya ditandai dengan pemenuhan secara memadai keempat hak-hak dasar di atas. Masalahnya adalah pemenuhan keempat hak dasar di atas sebagian besar justru berada di luar kewenangan Departemen Kesehatan. Tambahan lagi, pemenuhan hak-hak dasar warga atas gizi (nutrisi), perumahan, sanitasi dan pendidikan yang memadai sangat terhambat di negara-negara yang memiliki angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, kualitas pelayanan publik yang rendah, kesenjangan sosial-ekonomi yang dalam dan apalagi di negara-negara yang gagal (failed states). Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Kanada dan Australia sekalipun yang secara agregat derajat kesehatannya sudah tinggi, warga minoritas dan warga asli (indigenous) yang secara politik dan sosial-ekonomi masih sering terpinggirkan seperti warga Afro-Amerika, Hispanik (warga AS keturunan negara-negara berbahasa Spanyol) maupun warga asli Indian (di AS dan Kanada) serta warga Aborigin di Australia derajat kesehatannya lebih rendah dibanding warga kulit putih. Hal tersebut antara lain karena warga minoritas dan warga asli itu tertinggal dalam pemenuhan keempat bidang tersebut.
Contoh-contoh di atas menunjukkan keterkaitan sangat erat masalah-masalah kesehatan masyarakat dengan masalah-masalah sistemik di bidang politik dan sosial-ekonomi. Dalam tiga dasawarsa terakhir semakin banyak penelitian menunjukkan masalah-masalah kesehatan masyarakat bukan sekadar disebabkan oleh faktor-faktor biomedis namun juga oleh faktor-faktor sosial-ekonomi (socio-economic determinants of health). Masalah-masalah kesehatan masyarakat seperti kesakitan dan kematian akibat penyakit-penyakit menular tidak terjadi secara acak namun lebih terkonsentrasi pada tempat (spasial) dan kalangan sosial-ekonomi yang lebih lemah. Sebagian besar kematian akibat penyakit-penyakit menular (yang sebenarnya bisa dicegah dan diobati) terjadi di kalangan yang secara sosial-ekonomi terpinggirkan.
Pendekatan sistemik-struktural
Belakangan ini semakin banyak peneliti seperti Blankesnhip dan kawan-kawan (2006) menegaskan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat seharusnya bersifat sistemik-struktural dan lebih melihat determinan sosial-ekonominya ketimbang hanya berkutat pada determinan biomedisnya (Structural intervention; Concepts, challenges and opportunities for research, Journal of Urban Health, 83(1), halaman 59-72). Kenyataannya sangat banyak penyakit menular yang teknologi pencegahan dan pengobatannya sudah lama ditemukan namun penyakit-penyakit tersebut terus terjadi terutama di kalangan miskin. Tidak terpenuhinya hak-hak dasar warga miskin tersebut akan gizi (nutrisi), sanitasi, perumahan dan pendidikan yang memadai membuat penyakit-penyakit tersebut terus terjadi. Penyakit menjadi sebab sekaligus akibat (cause and consequence) kemiskinan.
Dalam konteks negara berkembang, kota Curitiba di Brazil, negara bagian Kerala di India bisa dijadikan contoh menarik. Curitiba sering disebut sebagai contoh kota di dunia ketiga dengan kualitas hidup dunia pertama, bukan karena Curitiba sementereng Paris, London, Roma, New York, Sydney ataupun Melbourne. Tetapi karena terobosan pemerintah kota Curitiba untuk membenahi perumahan kumuh, pembuangan sampah, sanitasi, penyediaan air bersih dan transportasi umum yang baik. Pemerintah kota Curitiba memberi insentif sayur mayur dan buah-buahan bagi warganya yang ikut membantu pengelolaan sampah rumah tangga, sehingga sampah basah yang tersebar dan sering menjadi sumber penularan penyakit bisa dikurangi. Masyarakat melakukannya dan kemudian menjadi kebiasaan baik yang sangat menyumbang dalam pengurangan penyakit-penyakit menular.
Negara bagian Kerala juga menjadi contoh best practice pembangunan kesehatan karena status kesehatan masyarakatnya yang lebih baik di banding negara-negara bagian lain di India, yang dicapai terutama karena program pendidikan dan nutrisi, khususnya bagi kalangan perempuannya. Kerala bahkan memiliki indikator-indikator kesehatan masyarakat yang jauh lebih baik dibanding negara-negara bagian di India yang lebih kaya.
Kuba adalah negara berkembang dengan keterpaduan pemenuhan hak-hak dasar warga dan ketersediaan pelayanan pengobatan memadai yang membuatnya memiliki derajat kesehatan masyarakat lebih tinggi dibanding negara-negara berkembang lainnya. Curitiba, Kerala dan Kuba adalah contoh-contoh keberhasilan peningkatan kualitas dan indikator kesehatan masyarakat lewat pendekatan sistemik-struktural.
Menteri Kesehatan mendatang seharusnya melihat masalah kesehatan masyarakat lebih dalam menggunakan perspektif sistemik-struktural. Sosok Menteri Kesehatan mendatang seharusnya juga seorang komunikator ulung yang mampu mempengaruhi Presiden, Wakil Presiden dan menteri-menteri terkait untuk memenuhi keempat hak dasar warga tersebut. Juga sosok yang mampu mengubah pendekatan sempit biomedis menjadi pendekatan sistemik struktural dan multisektor dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Semoga Presiden SBY memilih sosok Menteri Kesehatan yang memiliki visi kesehatan masyarakat yang sistemik-struktural dan multisektoral untuk menghadapi tantangan-tantangan di bidang kesehatan yang kita hadapi saat ini.***
Sudirman Nasir; pengajar dan peneliti pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar; kandidat Ph.D pada School of Population Health di Universitas Melbourne, Australia.
Sumber: Liputan6.Com
07/09/2009 11:29
Baca Selengkapnya...
Setahun Terjadi 500 Kehamilan Tak Diinginkan
12 September 2009
Denpasar (ANTARA News) - Kita Sayang Remaja (Kisara) Bali mencatat, kehamilan tak diinginkan atau KTD di Pulau Dewata mencapai 500 kasus selama September 2008 hingga September 2009.
"Kasus akibat perilaku seks bebas pada kalangan remaja ini paling banyak terdapat di Kabupaten Badung dan Denpasar," kata Koordinator Kisara Bali dr I Nyoman Sutarsa, SKed di sela-sela Deklarasi Remaja Bali di Lapangan Puputan Badung, Bali, Sabtu malam.
Dari data itu, katanya, kasus KTD tidak saja terjadi pada remaja di daerah perkotaan tetapi juga terjadi pada remaja di daerah pedesaan.
Sutarsa menyebutkan, rata-rata dalam satu bulan di Bali terdapat sekitar 41 kasus KTD. Data itu terungkap dari remaja yang melakukan konseling di Klinik Kisara. Remaja-remaja tersebut ada yang masih duduk di SMU, perguruan tinggi dan ada juga yang bekerja akibat tidak meneruskan pendidikan.
Menurut dia, jika dilihat dari segi umur, remaja yang mengalami KTD, paling rendah 16 tahun dan maksimal 20 tahun. Namun demikian secara nasional yang pernah dicatat Kisara berumur 13 tahun.
Ia menjelaskan, dari data konseling terhadap remaja yang mengalami KTD, beberapa orang diantaranya melanjutkan ke jenjang pernikahan dan melanjutkan kehamilannya. Namun terdapat juga remaja yang mengakui telah mencoba aborsi dengan cara mengkonsumsi pil tertentu ataupun ramuan-ramuan.
Dia mengungkapkan, pada dasarnya remaja yang mengalami KTD mengetahui fungsi kondom dalam meminimalisasi KTD, namun para remaja malu untuk membeli kondom.
Kondisi ini, menurut dia, menunjukkan bahwa masih terjadi stigma terhadap penggunaan kondom di kalangan remaja, padahal remaja sangat membutuhkan kondom tetapi yang perlu dijaga adalah cara menyebarkan kondom pada remaja.
Terkait Deklarasi Remaja Bali, dia memaparkan, rencana itu pada intinya berisikan harapan remaja terhadap perlunnya pendidikan kesehatan reproduksi yang sistematis dan terstruktur. Semua elemen masyarakat juga diharapkan mengakomodasi hak-hak kesehatan reproduksi remaja.
Deklarasi Remaja Bali juga memuat seruan remaja kepada guru dan komponen masyarakat untuk tidak melakukan intimidasi terhadap remaja yang mengalami KTD.(*)
Sumber: ANTARA
Baca Selengkapnya...
Mandi Malam Bikin Rematik?
11 September 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Jangan mandi malam, nanti bisa kena rematik, Kalau bisa hindari mandi malam, nanti sakit tulang. Petuah-petuah itu kerap kita dengar. Berkembang anggapan di masyarakat mandi saat malam hari dapat menyebabkan rematik atau nyeri persendian, benarkah demikian?
Menurut Dr. Jony Sieman, SpKFR, Spesialis Rehabilitasi Medik dari RS Internasional Bintaro, secara medis mandi saat malam hari tidak menyebabkan nyeri pada persendian. Anggapan tersebut muncul dari pengalaman yang dialami masyarakat semata.
"Berangkat dari pengalaman orang, kalau terpapar dengan temperatur dingin rasa nyeri akan bertambah. Padahal tidak begitu," ujarnya disela Media Gathering, di RS. Internasional Bintaro, Kamis ( 10/9 ).
Dr. Jony merasa heran anggapan tersebut dapat berkembang di masyarakat. Pasalnya hingga saat ini belum ada penelitian yang mengatakan masyarakat yang tinggal di daerah kutub utara yang terkena nyeri tulang akibat temperatur yang dingin.
Ia mengatakan, nyeri pada tulang lebih disebabkan dengan gaya hidup seseorang, seperti seberapa sering berolahraga. Dan bagaimana ia menggunakan persendiannya.
Meski demikian, ujarnya, masyarakat mesti tetap memperhatikan kondisi badan saat mandi malam. Jika kondisi badan tidak dalam keadaan bagus, sebaiknya tidak mandi malam.
Ia menyarankan, saat mandi malam, perhatikan juga suhu air yang digunakan. Pasalnya, air yang terlalu dingin dapat menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. "Tak ada salahnya menggunakan air hangat jika suhu air terlalu dingin. Jangan terlalu ekstrim suhunya," terang dia.
Ia mengatakan, suhu air yang dapat diterima tubuh maksimal berbeda lima derajat celcius dengan suhu tubuh. "Suhu tubuh normal itu 36 derajat celcius, sehingga suhu air yang dapat diterima antara 29-30 derajat celcius," kata dia.
Sumber: KOMPAS seperti dikutip dalam YAHOO
Baca Selengkapnya...
Penderita Muntaber di Sukabumi Terus Bertambah
Sukabumi (ANTARA News) - Kasus muntaber di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terus bertambah, sedikitnya 20 orang warga Kabupaten Sukabumi terpaksa dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekarwangi, Cibadak dan Rumah Sakit Secapa Polri, Kota Sukabumi, Jumat.
Bahkan, karena banyaknya pasien muntaber yang masuk ke Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Sekarwangi, Cibadak, beberapa pasien terpaksa dirawat di lorong-lorong dengan menggunakan pelbad. Dan ada sebagian pasien yang terpaksa dirujuk di RS Secapa Polri untuk mendapatkan perawatan intensif.
Salah seorang warga Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi yang mendapatkan perawatan medis, Abdul Hamid, mengatakan, sejak tiga hari ini dirinya selalu buang air besar secara terus menerus yang disertai dengan muntah-muntah.
"Karena kondisi saya terus menurun, akhirnya pihak keluarga membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis," ujarnya.
Menurut Dokter UGD RSUD Sekarwangi, dr Andri Pratama, rata-rata pasien yang datang ke rumah sakit mengalami dehidrasi yang cukup parah dan harus mendapatkan perawatan intensif.
Ia menduga penyebab penyakit ini karena sanitasi lingkungannya yang kurang baik dan mengkonsumsi air yang terkontaminasi dengan bakteri.
Andri menambahkan, pihak rumah sakit terpaksa merawat pasien di lorong karena ruangan yang ada di rumah sakit telah penuh.
Kabid Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2MPL) Dinkes Kabupaten Sukabumi, Dadang Sucipta ketika dikonfirmasi ANTARA, Jumat malam, mengatakan, jumlah penderita muntaber di Kabupaten Sukabumi terus bertambah, kini jumlahnya sudah mencapai 107 orang.
"Dari jumlah tersebut, yang paling banyak berasal dari Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Sembilan desa di kecamatan ini sudah terkena penyakit muntaber," katanya.
Bahkan, penyakit muntaber di Kecamatan Caringin telah merengut lima korban jiwa, antara lain, Icah (68 tahun), Agus (70), Tami (65) dan Ma Empat (60).
Dinkes Kabupaten Sukabumi telah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) karena muntaber yang menyerang di sembilan desa di Kecamatan Caringin itu terus meluas dan jumlah penderita terus bertambah.
"Dinkes telah menetapkan status KLB Muntaber di Kecamatan Caringin karena jumlah warga yang terkena penyakit terus cukup banyak dan telah menimbulkan beberapa orang warga meninggal dunia," katanya.
Ia menyebutkan, pihaknya telah membuka posko kesehatan di lokasi kejadian untuk memberikan pengobatan secara cepat kepada warga yang terkena muntaber.
Dadang menjelaskan, merebaknya penyakit muntaber di Kecamatan Caringin disebabkan air yang dipakai warga terkontaminasi oleh kotoran tinja karena selokan yang mengalir di sekitar pemukiman warga seringkali digunakan untuk buang air besar (BAB) oleh sebagian warga.
"Padahal, selokan tersebut masih dipakai oleh warga untuk kebutuhan hidup sehari-hari, seperti mandi, minum dan cuci pakaian," ujarnya.
Untuk menghentikan penyebaran penyakit muntaber, kata Dadang, pihaknya telah melakukan penyuluhan secara intensif kepada warga dan para pelajar di Kecamatan Caringin.
"Kami bersama Koramil setempat telah membuat tempat MCK, sehingga warga tidak lagi sembarang untuk BAB," ujarnya seraya berharap agar warga tidak lagi membuang kotoran ke selokan, sehingga air yang mengalir tidak terkontaminasi oleh kotoran.(*)
Sumber: ANTARA
Baca Selengkapnya...
Mitos yang Salah Tentang Hipertensi
Jakarta (ANTARA News) - Kardiologis dan pengamat perilaku Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta, Santoso Karo Karo Surbakti, mengatakan bahwa selama ini banyak mitos yang salah tentang darah tinggi atau hipertensi dalam masyarakat.
"Orang menganggap ada banyak keluhan dan tanda peringatan hipertensi, padahal tidak demikian. Hipertensi tidak memiliki keluhan dan tanda khas, makanya disebut silent killer," katanya di Jakarta, Jumat.
Hasil studi menunjukkan, satu dari empat penderita hipertensi tidak tahu dirinya memiliki tekanan darah tinggi (lebih dari atau sama dengan 140/90 mmHg) dan kondisi ini dapat mengancam jiwa.
Ia menjelaskan, orang yang menderita hipertensi memang bisa mengalami gangguan berupa sakit kepala, nyeri dada, dan tengkuk kaku tapi gejala itu tidak bisa menjadi parameter tekanan darah tinggi.
"Tekanan darah tinggi tidak bisa diketahui dengan hal-hal itu, tapi harus diukur," katanya.
Ia menambahkan, hipertensi juga sering dianggap sebagai kondisi yang normal pada orang yang sudah tua padahal tidak demikian faktanya.
"Hipertensi itu tidak normal. Meskipun banyak orang tekanan darahnya diatas normal, hal itu tidak normal," katanya.
Menurut dia, tekanan darah seseorang dikatakan normal jika kurang dari 140/90 mmHg sehingga jika tekanan sudah mendekati 130-139/85-89 mmHg sudah harus dipantau supaya tidak meningkat menjadi darah tinggi.
Tekanan darah tinggi, kata dia, juga bukannya "tidak terlalu berbahaya karena tidak banyak yang meninggal dunia karenanya" seperti anggapan orang.
Fakta menunjukkan bahwa hipertensi sangat berbahaya dan mengakibatkan banyak orang meninggal dunia.
"Di Amerika misalnya, tiap dua menit satu orang meninggal dunia karena hipertensi atau komplikasinya," katanya.
Hipertensi, jelas dia, meningkatkan risiko gagal jantung, penyakit jantung koroner, demensia, kerusakan ginjal, dan stroke yang bisa berujung kematian.
"Seseorang dengan tekanan darah tinggi tidak harus menunggu bertahun-tahun sebelum terjadi komplikasi. Hipertensi bisa menyerang tanpa peringatan, dan serangan pertama bisa merupakan yang terakhir. Jadi mereka yang berisiko sebaiknya memeriksakan diri," katanya.
Ia menambahkan risiko hipertensi umumnya lebih tinggi pada orang yang mengalami kegemukan, perokok serta orang dengan asupan garam dan alkohol.
Selain melakukan pengobatan, dia menjelaskan, orang yang tekanan darahnya tinggi bisa menurunkan tekanan darah dengan melakukan perubahan gaya hidup.
"Yakni dengan menurunkan berat badan, lebih banyak mengonsumsi sayur dan buah, mengurangi asupan garam dan alkohol serta memperbanyak aktifitas fisik," demikian Santoso Karo Karo Surbakti.
(*)
Sumber: ANTARA
Baca Selengkapnya...
WHO: H1N1 Renggut 2.837 Jiwa, Virus Tidak Bermutasi
10 September 2009
Jenewa (ANTARA News) - Flu H1N1 telah merenggut sedikitnya 2.837 jiwa namun tidak mengakibatkan penyakit yang lebih parah daripada sebelumnya, dan virus itu tidak bermutasi, demikian diumumkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), Jumat.
WHO mengamati secara cermat virus itu untuk mendeteksi mutasi yang mungkin menunjukkan bahwa virus itu semakin mematikan.
"Virus itu tidak bermutasi atau berubah bentuk," kata jurubicara WHO Gregory Hartl kepada pers seperti dikutip Reuters.
Sekitar seperempat juta orang telah dipastikan terserang penyakit itu melalui uji laboratorium di seluruh dunia, namun angka ini jauh lebih rendah daripada jumlah yang sesungguhnya, kata badan PBB itu, yang telah berhenti meminta negara-negara melaporkan kasus individu.
Sebuah pernyataan mingguan WHO mengenai perkembangan terakhir penyakit itu dikeluarkan pada Jumat malam. Badan PBB itu memperbarui jumlah korban tewas dalam laporan pada 28 Agustus yang mencapai sedikitnya 2.185 orang.
Flu H1N1, yang biasa dikenal sebagai flu babi, muncul pada April di AS dan Meksiko, dan telah menyebar secara luas ke penjuru-penjuru dunia.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan influenza H1N1 sebagai pandemik pada 11 Juni. Virus baru itu telah menjangkiti dan menewaskan ribuan orang di seluruh dunia sejak muncul pada April. (*)
Sumber: ANTARA
Baca Selengkapnya...
Awas! Malaria Baru Ancam Manusia
KOMPAS.com-Sebuah penelitian baru menemukan bahwa satu jenis baru penyakit malaria berpotensi mengancam manusia. Sebelumnya parasit Plasmodium knowlesi diperkirakan hanya menjangkiti kera. Namun ternyata parasit itu menyebar secara luas pada manusia di Malaysia, dan penyelidikan paling baru membenarkan bahwa parasit itu bisa menyebabkan kematian jika tidak diobati dengan cepat.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh satu tim internasional ini diterbitkan dalam jurnal Penyakit Klinis Menular.
Meski jenis baru penyakit ini hanya menyebar di Asia Tenggara, para peneliti memperingatkan bahwa akibat arus wisatawan ke wilayah ini kasus di negara barat akan segera muncul.
Setiap tahun penyakit malaria menewaskan lebih 1 juta orang. Penyakit ini disebabkan oleh parasit malaria yang masuk ke dalam aliran darah manusia oleh nyamuk yang terjangkit parasit itu. Dari empat parasit malaria yang sering menyebabkan penyakit itu pada manusia, P. falciparum yang lebih umum ditemukan di Afrika adalah yang paling ganas.
Parasit lain, P. malariae yang berkembang di wilayah sub tropis dunia, memiliki gejala yang biasanya tidak begitu membahayakan. P. knowlesi sebelumnya diduga hanya menjangkiti kera, khususnya makaka berekor panjang dan pendek yang ditemukan di hutan Asia Tenggara.
Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Univeritas Sarawak Malaysia menunjukkan bahwa terdapat sejumlah besar kasus penyakit akibat parasit jenis itu pada manusia. Penelitian itu menemukan bahwa di bawah mikroskop P. knowlesi dengan mudah dikira P. malariae.
Berkembang biak dengan cepat
Akan tetapi tidak seperti parasit itu, P. knowlesi memiliki kemampuan berkembang biak di dalam darah setiap 24 jam - artinya berpotensi membahayakan. Salah satu peneliti tim itu, Profesor Balbir Singh, mengatakan dengan kemampuan itu berarti diagnosa dan pengobatan cepat sangat penting.
Para peneliti memeriksa 150 pasien malaria yang masuk rumah sakit Sarawak, Malaysia, antara bulan Juli 2006 dan Januari 2008. Mereka menemukan bahwa P. knowlesi menjadi penyebab dari dua pertiga kasus, dan menyebabkan spektrum penyakit yang luas.
Sebagian besar penyakit itu tidak menyebabkan komplikasi dan dengan mudah diatasi dengan obat seperti clhoroquine dan primaquine. Akan tetapi, satu dari 10 pasien akhirnya menderita komplikasi seperti kesulitan pernapasan dan ginjal dan dua pasien meninggal.
Meski tingkat kematiannya dibawah 2%, P. knowlesi menjadi sama mematikannya dengan P. falciparum malaria. Para peneliti itu menegaskan bahwa sangat sulit untuk mengukur akurasi tingkat kematian karena kecilnya jumlah kasus yang diteliti.
Sumber: KOMPAS
Baca Selengkapnya...
Obat Jadi Kendala Layanan Pasien Jamkesmas
09 September 2009
SEMARANG, KOMPAS.com - Penyediaan obat ternyata menjadi kendala dalam pemberian pelayanan terhadap pasien yang memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).
"Hal ini diakibatkan keterbatasan obat-obatan yang dijamin oleh Jamkesmas," kata Direktur Utama RSUP dr. Kariadi Semarang, dr. Budi Riyanto usai peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-84 RSUP dr. Kariadi, Rabu.
Ia mengatakan, seringkali obat-obatan yang dibutuhkan pasien miskin tidak termasuk dalam daftar obat-obatan yang tercover dalam Jamkesmas.
Menurut dia, tidak adanya obat-obatan tertentu dalam daftar klaim Jamkesmas menjadikan tidak ada biaya penggantian atau klaim dari pemerintah.
Karena itu, kata dia, upaya pengadaan obat-obatan tertentu itu tidak mudah dan hal serupa terjadi juga pada peralatan medis.
"Kalau pihak rumah sakit (RS) tidak segera bertindak, tentunya kasihan nasib pasien miskin tersebut," katanya.
Budi mengatakan, pembayaran klaim Jamkesmas juga tergantung pada hasil verifikasi yang dilakukan tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Jateng.
Namun, kata dia, jumlah tenaga verifikasi yang dimiliki sangat terbatas sehingga proses verifikasi membutuhkan waktu lama.
"Pada akhirnya, hal itu (lamanya proses verifikasi, red.) berimbas pada mundurnya waktu pengajuan klaim," katanya.
Sebab, menurut dia, pihak RS tidak dapat mengajukan klaim Jamkesmas sebelum melalui proses verifikasi.
Berkaitan dengan peringatan HUT ke-84 RSUP dr Kariadi, ia mengatakan, pihaknya akan terus melakukan langkah untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien.
Apalagi, kata dia, melihat kondisi yang ada masih banyak pasien yang terpaksa menjalani perawatan di selasar RS, dan hal itu merupakan dilema yang harus ditanggung pihak RS.
"Karena, apapun yang terjadi pihak RS dilarang untuk menolak pasien, sementara untuk menyiapkan tempat bukan sesuatu yang mudah," katanya.
Untuk penambahan ruangan, kata dia, tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat, tetapi harus disertai kesiapan peralatan sampai kesiapan sumber daya manusia (SDM).
"Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan perlu dilakukan secara bertahap karena melibatkan berbagai persoalan yang bersifat kompleks," kata Budi.
Sumber: KOMPAS
Baca Selengkapnya...
Rekrutmen Fasilitator Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS)
Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), suatu wadah adhoc lintas departemen yang beranggotakan perwakilan dari BAPPENAS, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, akan melaksanakan Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) 2010‐2014.
Program ini membutuhkan tenaga untuk ditempatkan di provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia yang meliputi Jawa, Kalimantan, dan Sumatera sebagai Fasilitator Pokja. Berminat? Download di sini..
Sumber: Depkes
Baca Selengkapnya...
6 Penyebab Kelelahan Yang Tidak Disangka-sangka
08 September 2009
Jakarta - detikHealth, Malas bangun pagi, kerja bahkan malas bergerak pasti ada sebabnya. Mungkin Anda pikir itu semua karena stres, kurang tidur atau anemia? Tapi jangan salah, Anda mungkin terkejut dengan penyebab kelelahan lainnya berikut ini.
Memang benar, kurang tidur adalah faktor yang menyebabkan kelelahan dan mengantuk. Namun sebenarnya banyak faktor lainnya yang menyababkan tubuh Anda terasa begitu lelah, sering menguap dan merasa selalu ngantuk.
Dikutip dari Glamour, Selasa (8/9/2009), ada beberapa hal selain kurang tidur yang membuat Anda merasa lelah dan tidak bergairah beraktivitas.
1. Infeksi urin
Pada beberapa kasus, lelah merupakan tanda adanya infeksi air kencing atau istilahnya urinary tract infection (UTI). Jika Anda merasa agak sakit dan perih sewaktu kencing, sebaiknya konsultasikan dengan dokter dan ikuti tes UTI.
2. Pengaruh diet
Ketika Anda tidak cukup mengonsumsi makanan, Anda akan mudah lelah. Asupan kalori dari makanan adalah energi untuk tubuh. Jadi jangan sepelekan makanan mentang-mentang Anda sedang diet, karena bisa-bisa Anda jatuh pingsan.
3. Alergi makanan
Sebagian dokter percaya bahwa kelelahan adalah tanda adanya alergi makanan tertentu yang belum diketahui dan tersembunyi. Perhatikan dan ingat-ingat selalu apa yang Anda makan sebelumnya ketika alergi datang menyerang.
4. Kelebihan kafein
Biasanya seseorang akan minum kopi atau minuman berkafein lainnya untuk tetap terjaga dan stamina tetap on. Namun para peneliti menyebutkan bahwa kafein justru memicu kelelahan, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih.
Semakin banyak kafein, semakin berat kerja organ dalam tubuh untuk membuat organ lainnya tetap aktif, yang hasilnya akan menyebabkan kelelahan organ dan mempengaruhi aktivitas tubuh.
5. Masalah tiroid
Kelelahan juga merupakan tanda adanya gangguan tiroid yang disebut hypothyroidism. Kabar baiknya, gangguan ini bisa diobati dengan mengonsumsi pil tiroid. Para ahli menganjurkan agar tiap orang, terutama wanita untuk mengecek level kelenjar tiroidnya setiap beberapa tahun.
6. Dengkuran pasangan
Memiliki pasangan yang punya kebiasaan mendengkur juga merupakan satu penyebab kelelahan bahkan insomnia. Konsultasikanlah dengan dokter untuk mengatasinya.
Sumber: Detik
Baca Selengkapnya...
Pemudik Harus Jaga Kesehatan
Lebaran masih sekitar dua minggu lagi, namun berita-berita mengenai mudik sudah mulai menghiasi halaman media massa. Bahkan beberapa jasa angkutan publik seperti kereta api, pesawat, bus berbagai jurusan keluar kota Jakarta sudah mulai kebanjiran pemesan. Teman sekantor saya yang kebetulan pulang ke Pati Jawa Tengah sudah minggu pertama membeli tiket bus. Katanya kalau tidak beli di awal puasa, akan kesulitan mendapat bus yang agak bagus dan nyaman. Ada juga yang lebih memilih berkendara sendiri seperti mobil maupun sepeda motor. Dari laporan Polda Metro Jaya, seperti dikutip dalam detik.com, pemudik dengan bersepeda motor diperkirakan naik hingga mencapai 3,9 juta motor. Seberapa pun jumlah pemudik, kesehatan perlu selalu dijaga, karena kelelahan akan berakibat fatal, terlebih perjalanan dengan jarak tempuh yang cukup jauh.
Untuk menjaga kesehatan saat mudik, ada beberapa tips sehat di jalan agar dapat menciptakan rasa aman dan nyaman. Berikut ini beberapa Tips melakukan perjalanan sehat saat mudik.
A. PERSIAPAN
B. PERJALANAN
C. PENGEMUDI
D. MUDIK BERSAMA BAYI
Mudik sehat, Lebaran sehat, kita bisa bergembira berkumpul bersama keluarga menyambut hari yang penuh pengampunan.
Sumber: Promosi Sehat
Baca Selengkapnya...
Badan POM RI Luncurkan Mobil Laboratorium Keliling
Maraknya peredaran makanan/minuman, obat dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya membuat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) RI meningkatkan pengawasan dan pengamanan barang-barang tersebut yang beredar di masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan POM RI dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, MKes, SpFK saat peluncuran mobil laboratorium keliling pada Senin, 7 September 2009 di kantor Badan POM, Jakarta.
Peluncuran mobil laboratorium keliling ini dilakukan untuk membantu mengurangi hambatan-hambatan seperti jarak yang jauh, kemacetan, dan waktu tempuh saat Badan POM melakukan pemeriksaan atau sampling di berbagai lokasi. Selama ini proses tersebut dilakukan dengan cara pihak Badan POM mendatangi lokasi yang dimaksud, mengambil sampel dan kemudian dikirim ke laboratorium di kantor Badan POM. Dengan adanya mobil laboratorium keliling ini, maka pemeriksaan tersebut dapat dilakukan saat itu juga di lokasi dengan menggunakan peralatan yang tersedia pada laboratorium keliling, ujar dr. Husniah.
Menurut dr. Husniah laboratorium keliling ini dapat difungsikan untuk pengawasan makanan yang mengandung bahan berbahaya, pengawasan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, pengawasan obat palsu, pengawasan produk Tanpa Ijin Edar (TIE), serta pengawasan produk kadaluarsa. Saat ini pengawasan difokuskan pada makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti Formalin, Borax, Rhodamin B, Methanyl Yellow, Arsen, Sianida, Residu Pestisida dan pengawasan parsel lebaran dari makanan kadaluarsa serta makanan yang mengandung unsur haram dalam agama Islam.
Laboratorium keliling yang diluncurkan saat ini berjumlah 8 unit, 7 unit akan dioperasikan di wilayah DKI Jakarta dan 1 unit akan dioperasikan di wilayah Serang. Dr. Husniah berharap agar laboratorium keliling ini juga dapat segera direalisasikan di seluruh Indonesia.
Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, serta menemukan hal-hal yang mencurigakan dan perlu disampaikan, agar menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (UPLK) Badan POM RI di nomor telepon 021-4263333, SMS 021-32199000, atau e-mail uplk@pom.go.id
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-30413700, atau alamat e-mail: puskom.publik@yahoo.co.id, info@puskom.depkes.go.id, kontak@puskom.depkes.go.id.
Sumber: Depkes
Baca Selengkapnya...
Peresmian Teater Nyamuk Sebagai Ikon Wisata Ilmiah
Keberadaan Teater Nyamuk adalah upaya pendekatan kepada masyarakat untuk mempermudah akses hasil penelitian Badan Litbangkes sehingga berdaya guna dan berhasil guna, kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes), Prof. DR. Dr. Agus Purwadianto, SH, Msi, Sp. F(K).
Hal itu disampaikan dalam acara peresmian Mosquito Teather (Teater Nyamuk) di Desa Babakan, Kec. Pangandaran, Kab. Ciamis Jawa Barat tgl. 19 Agustus 2009.
Teater Nyamuk merupakan ikon wisata ilmiah dengan kegiatan yang mengintegrasikan pembelajaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bidang kesehatan dengan kegiatan pariwisata, tambah Prof. Agus Purwadianto.
Menurut Prof. Agus Purwadianto, kejadian penyakit yang ditularkan nyamuk di Indonesia masih tinggi. Bahkan beberapa nyamuk telah resisten terhadap insektisida dan beberapa jenis virus serta kuman penyebab penyakit juga resisten terhadap pengobatan. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah sudah mengembangkan vaksin dan obat-obatan untuk mengatasi penyakit tersebut.
Sebagai pendukung wisata ilmiah, gedung berkonsep minimalis dengan nuansa perpaduan hijau, merah dan oranye ini dilengkapi fasilitas sesuai kegiatan yang dilakukan di gedung tersebut.
Fasilitas itu terdiri dari gedung sinema berukuran 9x8 meter dengan kapasitas 120 orang, ruang multimedia yang berfungsi untuk proses editing dan dubbing, pusat pelayanan yang berfungsi sebagai tempat pelayanan informasi, penjualan tiket serta penjualan souvenir dan museum sebagai tempat penyimpanan koleksi dan dokumen.
Teater ini merupakan museum nyamuk pertama di Indonesia, dihiasi replikasi nyamuk ukuran besar pada dinding utamanya. Ada enam genus koleksi nyamuk yang dimiliki museum ini yaitu : Aedes, Culex, Anopheles, Mansonia, Armigeres dan Toxor. Masing-masing genus terdiri dari spesimen stadium telur, larva, pupa dan nyamuk.
Teater yang dibangun dengan dana APBN Departemen Kesehatan didukung penuh pengembangan dan pemanfaatannya sebagai ikon wisata ilmiah oleh Pemda Kab. Ciamis dan Pemda Provinsi Jawa Barat . Sinergi antar sektor menjadi ciri nyata dalam ikon wisata ilmiah ini, khususnya sektor kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi, ujar Sugianto, Msc.PH, Kepala Loka Litbang P2B2 Ciamis.
Rangkaian kegiatan peresmian mengambil tema “Mari Kenali Nyamuk Agar Terhindar dari Penyakit”, diharapkan masyarakat mengenal lebih dekat tentang nyamuk terutama bionomik/perilaku hidup nyamuk dan berperilaku hidup bersih sehat supaya terhindar dari penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti malaria, DBD, chikunguya, dan filariasis, tambah Sugianto.
Indonesia merupakan salah satu negara yang masih terjadi transmisi malaria (berisiko Malaria/Risk-Malaria), dimana pada tahun 2006 terdapat sekitar 2 juta kasus malaria klinis, sedangkan tahun 2007 menjadi 1,75 juta kasus. Jumlah penderita positif malaria (hasil pemeriksaan mikroskop positif terdapat kuman malaria) tahun 2006 sekitar 350 ribu kasus, dan pada tahun 2007 sekitar 311 ribu kasus.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-5223002 dan 52960661, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.
Sumber: Depkes
Baca Selengkapnya...
Subscribe to:
Posts (Atom)
